• Berita Terkini

    Wednesday, March 16, 2016

    Kades Minta Penanganan Drainase dan Pendangkalan Sungai

    ANDI/EKSPRES
    PURWOREJO- Beberapa desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo kompak meminta perhatian dari Pemkab untuk segera menangani drainase dan pendangkalan sungai. Hal itu, dikarenakan selama ini daerah Pituruh setiap tahunya selalu menjadi langganan banjir luapan sungai.

    Keluhan itu, disampaikan dalam pertemuan Bupati-Wakil Bupati Purworejo dalam konferensi Kades putaran kesembilan di Kecamatan Pituruh, kemarin (15/3). Pertemuan yang dilakukan di kantor Kecamatan Pituruh ini, dihadiri Kades dari Kecamatan Pituruh.

    Parjo, Kepala Desa Ndlisem Wetan mengatakan selain saluran sungai, terdapat pula beberapa drainase saluran air yang butuh perhatian. "Karena sering terendam banjir, kita harus gigit jari tidak bisa menikmati panen padi. Kami membutuhkan bantuan pemerintah untuk mengatasi hal ini," ucap Parjo.

    Hal serupa disampaikan Kepala Desa Pepe, Ngadino yang mengeluhkan saluran Sungai Lesung yang semakin dangkal dan mengancam pemukiman dan areal persawahan warga. "Kami sudah mengusulkan ini melalui Musrenbang, menyurati berbagai pihak terkait, tapi saat ini belum membuahkan hasil," kata Ngadino.

    Menanggapi hal itu, Bupati Agus Bastian berjanji akan mengusahakan penanganan segera. Pihaknya akan meminta perhatian dari instansi terkait, jika memang tidak mampu akan diarahkan ke provinsi dan seterusnya.

    "Jika memang daerah tidak mampu akan kita mintakan bantuan ke pusat. Mudah-mudahan semuanya bisa membuahkan hasil dan peningkatan kesejahteraan
    masyarakat akan berjalan," kata Bupati.

    Sementara itu, dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Yuli Hastuti meminta kepala desa berada di garis depan pengentasan kemiskinan di desa. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Purworejo relatif tinggi dan menjadi salah satu penyumbang tingkat kemiskinan di tingkat Jawa Tengah. "Kades punya peran strategis dan yang dituakan di desa untuk mencari langkah-langkah penanganan dini," kata Yuli.

    Untuk melakukan penanganan terhadap warga miskin, Yuli meminta agar Kades melakukan pendataan dan dilaporkan ke tingkat kecamatan untuk diterimanya di tingkat Kabupaten. Dari data itu akan dilakukan pengolahan dan ditindaklanjuti instansi terkait. "Penanganan itu bisa menggunakan APBD II, jika memang tidak mampu akan
    diteruskan ke pusat," imbuh Yuli. (ndi)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top