Setiawan Teguh Raharjo (35), petugas penjaga perlintasan, mengatakan, cermin itu amat membantu karena dengan posisi membelakangi arah datangnya kereta, dirinya tidak bisa melihat secara langsung keberadaan kereta api.
"Cermin itu sangat membantu karena kereta dari belakang bisa terlihat. Sejak saya bertugas disini, kaca itu sudah ada," katanya.
Ruang jaga yang ada sendiri memang relatif sempit. Untuk melihat gerakan kereta api di bagian belakang juga sulit, karena tertutup kamar mandi yang ada.
"Kita memantau kendatangan kereta dari radio yang ada. Setidaknya bisa memperkirakan kapan kira-kira kereta akan sampai perlintasan ini," tambahnya.
Teguh menjelaskan untuk perlintasan sebidang yang dikelola PT KAI relatif lebih mudah. Karena ada sinyal khusus yang mengirim pesan kepada petugas.
"Kalau di perlintasan yang kita jaga ini ya semuanya masih serba manual. Jadi ya memang harus konsentrasi penuh," ungkap Teguh, (2/7/2020).
Manajer Humas Daop 6 PT KAI, Eko Budiyanto mengungkapkan jika sebenarnarnya peralatan yang ada di pos penjagaan perlintasan sebidang yang dikelola Pemerintah Daerah bisa standar. Namun pihaknya tidak menutup mata akan kemampuan daerah.
"Ya sedapat mungkin (disamakan). Tapi kan kemampuan Pemkab beda-beda," kata Eko.
Namun dia menjelaskan jika perlintasan sebidang itu bukan kewenangan dari PT KAI. Sesuai dengan UU NO 23 tahun 2007, ranah kewenangan itu ada di Pemerintah.(ndi)
"Kita memantau kendatangan kereta dari radio yang ada. Setidaknya bisa memperkirakan kapan kira-kira kereta akan sampai perlintasan ini," tambahnya.
Teguh menjelaskan untuk perlintasan sebidang yang dikelola PT KAI relatif lebih mudah. Karena ada sinyal khusus yang mengirim pesan kepada petugas.
"Kalau di perlintasan yang kita jaga ini ya semuanya masih serba manual. Jadi ya memang harus konsentrasi penuh," ungkap Teguh, (2/7/2020).
Manajer Humas Daop 6 PT KAI, Eko Budiyanto mengungkapkan jika sebenarnarnya peralatan yang ada di pos penjagaan perlintasan sebidang yang dikelola Pemerintah Daerah bisa standar. Namun pihaknya tidak menutup mata akan kemampuan daerah.
"Ya sedapat mungkin (disamakan). Tapi kan kemampuan Pemkab beda-beda," kata Eko.
Namun dia menjelaskan jika perlintasan sebidang itu bukan kewenangan dari PT KAI. Sesuai dengan UU NO 23 tahun 2007, ranah kewenangan itu ada di Pemerintah.(ndi)
Berita Terbaru :
- Perbaikan Jembatan Weton Kulon Ditarget Selesai Akhir 2025
- Bupati Kebumen Tinjau Perbaikan Jalan, Tekankan Pentingnya Kualitas
- Dinsos Kebumen Bakal Kawal Aktifasi Data BPJS Yang Dinonaktifkan
- Peserta Geofest Bakal Diajak Wisata Tubing dan Jelajah Pesisir Selatan
- Bank Jateng Kebumen Dapat Laba Rp 35,1 Miliar
- PBH Peradi Kebumen Tolak Tegas Implementasi KRIS Program JKN
- 34,8 Ribu JKN KIS Warga Kebumen Dinonaktifkan
