SEMARANG - Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasil pembangunan. Pasalnya, partisipasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan program pembangunan.
Menurut Sumanto, partisipasi publik dalam pembangunan bisa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum tersebut, masyarakat bisa menyampaikan usulan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Usulan juga bisa diajukan saat forum reses atau serap aspirasi anggota dewan.
"Masyarakat bisa mengusulkan perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas publik, atau program pemberdayaan," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Dialog "Partisipasi Publik Wujudkan Jateng Makin Apik” di Radio Sonora Semarang, belum lama ini.
Sumanto menambahkan, bentuk partisipasi publik bisa sangat beragam, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya. Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta masyarakat dilibatkan dalam diskusi atau dialog publik sebelum kebijakan atau proyek besar dilaksanakan. Contohnya adalah dengan menggelar Konsultasi publik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pembangunan infrastruktur, atau revisi peraturan daerah.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga bisa diwujudkan dengan bergotong royong membangun atau memperbaiki fasilitas umum. Ia melihat warga desa banyak bergotong royong membangun pos ronda, jembatan, hingga irigasi sawah.
Sementara pengawasan hasil pembangunan bisa dilakukan melalui forum warga, audiensi dengan DPRD, hingga melaporkan jika ada proyek yang mangkrak dan tak sesuai spesifikasi.
"Jika dilihat sekarang ini, perkembangan teknologi dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi publik untuk menyukseskan program-program pembangunan di Jawa Tengah. Masyarakat bisa melapor lewat aplikasi pengaduan," katanya.
Terlebih, Jawa Tengah terdiri dari wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam. Maka perlu dibuka ruang yang luas agar semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan bisa berpartisipasi dalam pembangunan.
"Salah satu yang perlu diwaspadai adalah sikap apatis dari masyarakat terhadap program pembangunan. Ini yang perlu dicegah, maka partisipasi publik perlu terus didorong," ujarnya. (*
Berita Terbaru :
- Budaya Keselamatan dalam Penyelesaian Dilema Etik dan Etika Profesi di Layanan Kesehatan
- Jangan Salah Paham! Ini 5 Hal yang Tidak Ditanggung oleh Asuransi Handphone
- Etika Bisnis Tantangan Toko SRC Dalam Ekonomi Digitalisasi
- Mobil Listrik dari Bank Jateng Jatuh ke Tangan Warga Kelurahan Tamanwinangun
- Sabu, Perangkat Desa di Kebumen Dibekuk Polisi
- UMNU Kebumen Gelar Yudisium dan Pembekalan Alumni
- DPRD Kebumen Sahkan Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan
