KEBUMEN(kebumenekspres.com)- Adanya potensi perbedaan awal Ramadan 1445 Hijriah, diharapkan tidak menjadi perpecahan antar Umat Islam. Dalam hal ini pemerintah sendiri akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang akan memutuskan apakah puasa Ramadan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret.
Ketua PCNU Kabupaten Kebumen, KH Dawamudin Masdar menyampaikan jika pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan pandangan tentang penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. hanya mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak dibawa ke ranah politik pasca Pemilu 2024.
Menurutnya perbedaan awal puasa adalah hal lumrah. Jangan dijadikan sebagai pemantik perpecahan antar warga khususnya umat muslim. Apalagi bila disangkutpautkan ke dalam konteks politik. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan tentang pentingnya saling menghormati perbedaan.
“Perbedaan itu hal biasa, tapi jangan terus dihubungkan yang ini 01 dan yang itu 02 itu lagi 03. Itu jangan, tidak ada urusannya,” tutur KH Dawam, Kamis (7/3).
Dijelaskannya, penetapan awal puasa murni karena prinsip dan keyakinan setiap organisasi atau kelompok masyarakat. Bukan terpengaruh arah pandangan politik. Lebih lanjut, perbedaan awal puasa juga didasari pada perbedaan metodologi perhitungan, yakni antara hisab dan rukyatul hilal.
“Ya karena caranya saja. Pemerintah sejak dulu kan pakai perhitungan rukyatul hilal. Sekali lagi tidak karena pasangan 01, 02 atau 03,” jelas Dawam.
Pihaknya juga mengulas, bahwa Nahdlatul Ulama (NU) juga sempat ada perbedaan awal puasa dengan pemerintah. Tepatnya ketika masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Namun kondisi itu tidak menjadi persoalan yang berarti.
Terkait NU, pihaknya menyampaikan tetap akan menunggu kabar dan instruksi dari pengurus pusat dalam menentukan Ramadan 1445 Hijriah.
“Ya manti di 29 Syaban atau 10 Maret 2024sore. Kami tunggu dari keputusan PBNU, dan itu rutin setiap mau puasa," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kabupaten Kebumen Sukarno, menyebut tahun ini ada potensi perbedaan dalam penetapan awal puasa. Namun, dia mengimbau agar perbedaan ini tidak menjadi pemicu perselisihan. Masyarakat diminta dapat memahami konsep dasar perbedaan sebagai sebuah fitrah atau kewajaran.
“Dari pihak Muhammadiyah info awal puasa Senin, sedangakan pemerintah masih menunggu hisab rukyah dan yang lain menunggu,” jelasnya.
Sukarno menerangkan, fenomena perbedaan mengawali maupun mengakhiri bulan Ramadan adalah bukan hal baru. Kendati begitu, pemerintah tetap akan menunggu sidang isbat hasil dari rukyatul hilal di berbagai tempat.
“Muhammadiyah itu 30 hari, NU dan pemerintah itu 29 hari. Jadi kemungkinan nanti 1 Syawalnya itu sama, sehingga tidak usah membesarkan perbedaan,” ucapnya. (mam)
