Tuntutan disampaikan melalui aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Purworejo. Sejumlah perwakilan massa lantas melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (BPPKAD), perwakilan Inspektorat, OPD terkait, dan BPJS Kesehatan.
“Kami meminta hak kami, yakni Siltap untuk bisa dibayarkan setiap bulan. Selain itu, kami juga mempertanyakan kenapa BPJS yang diperuntukan bagi perangkat desa itu tidak bisa dimanfaatkan, ini memberatkan kami,” kata Ketua PPDI, Abdul Aziz.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perangkat desa berhak mendapatkan Siltap yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD). Namun, selama ini para perangkat desa merasa kesulitan jika harus menerima Siltap yang mekanisme pencairannya dilakukan selama empat bulan sekali.
Siltap yang dibayarkan setiap empat bulan sekali juga berimbas pada terlambatnya pembayaran iuran premi kesehatan. Akibatnya, kartu BPJS nonaktif dan ketika ingin dimanfaatkan, tidak dapat diakses.
Sesuai Permendagri No 119 tahun 2019 pasal 7, iuran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa iuran BPJS kesehatan paling lambat dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan.
“Banyak perangkat yang mengeluhkan kenapa BPJS tidak bisa dimanfaatkan. Ketika sakit, ingin menggunakan BPJS tapi terkendala, alasanya BPJS belum dibayarkan,” ungkap Aziz.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinpermades bersama Kepala BPPKAD menyatakan siap jika diminta untuk mencairkan Siltap bagi perangkat setiap bulan. Namun, konskekuensinya adalah pihak desa mampu menyelesaikan urusan administrasi permohonan pencairan Siltap setiap bulannya.
“Regulasinya (pencairan Siltap) sudah kami siapkan. Dan kalau tidak ada kendala mulai catur wulan terakhir, bulan September pencairan Siltap dapat dilakukan setiap bulan,” ungkap Kepala Dinpermades, Agus Ari Setiyadi.
“Untuk masalah BPJS memang tidak bisa kita bayarkan setiap bulan karena mengikuti pembayaran Siltap. Sesuai Permendagri, iuran BPJS 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan satu persen dibayar oleh peserta,” ungkap Kepala BPPKAD Woro Widyawati.(ndi)
