Hadir saat itu, Ketua PCNU Kebumen KH Moh Dawamudin Masdar, Ketua PD Muhammadiyah KH Abduh Hisyam, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kebumen dr Hasan Bayuni, Ketua GP Anshor Ahmad Mudzakir. Hadir pula Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kebumen dokter Andika Purwita Aji MMR.
Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekda Ahmad Ujang Sugiyono itu, sejumlah tokoh meminta kepada Pemkab Kebumen untuk mengusulkan PSBB kepada pemerintah provinsi dan pusat. Cara ini dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas di Kebumen.
Selain itu, pada pertemuan beberapa tokoh tersebut juga membahas penerapan pembatasan kegiatan masyarakat seperti penegasan kembali adanya jam malam hingga kegiatan masyarakat lain.
Wakil Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto mengatakan, dalam pertemuan itu muncul usulan pemberlakuan PSBB di Kebumen terkait corona. Secara pribadi, Arif mengakui, usulan ini sangat layak. Bahkan memang diperlukan.
Mengingat, perkembangan terakhir kejadian corona di Kebumen semakin mengkhawatirkan dimana sudah ada 27 positif. Belum lagi, ada fakta sudah ada 6 orang yang dimungkinkan terpapar covid 19 melalui penularan transmisi lokal.
Sementara di saat yang sama, kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan corona masih belum sesuai harapan. Bila tidak ada intervensi dari pemerintah, dikhawatirkan terjadi ledakan penularan virus Corona di Kota Beriman.
"Kendati begitu semua kebijakan nantinya bisa di putuskan setelah hasil rakor bersama tim Gugus covid Kebumen," ujar Wabup Arif.
Sementara itu, Ketua MUI Kebumen, Nursodik, meminta Pemkab Kebumen memberlakukan PSBB menyusul perkembangan terakhir penanganan corona di Kebumen. Sejauh ini, ujarnya, MUI banyak mendapat masukan dan keluhan dari pemerintah desa yang sudah "menyerah" melakukan himbauan kepada warga namun tidak ditaati.
"Kami mendapatkan undangan dari beberapa pemerintah desa untuk memberikan sosialisasi kepada warga karena mereka mengaku sudah tidak mampu melakukan sosialisasi,” ujar Ketua MUI Kebumen KH Nursodik
Senada dengan Nursodik, Ketua PCNU Kebumen KH Moh Dawamudin Masdar menyampaikan hal yang sama. Sejauh ini, masyarakat dinilai masih belum disiplin bahkan abai dalam mentaati anjuran pemerintah. Panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H yang telah disepakati bersama tidak diindahkan. Padahal kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati, Kapolres, Dandim, Kakan Kemenag, Ketua MUI, Ketua PCNU dan Ketua PD Muhammadiyah.
"Hampir 90 persen masyarakat di Desa desa yang melaksanakan sholat taraweh dan jumat di masjid, juga sekarang ini desa juga ragu dalam melangkah karena tidak memiliki dasar,” ujar Dawamudin Masdar.
Pun demikian, Ketua PD Muhammadiyah Kebumen KH Abduh Hisyam, menyampaikan perkembangan terakhir menjadi alasan kuat pemberlakuan PSBB di Kebumen. "Saya prihatin dengan masih belum diindahkannya keputusan bersama terkait panduan ibadah Ramadan. Dengan tidak ada upaya keras dari masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, maka dikawatirkan pandemi yang terjadi akan semakin meningkat. Kami rasa perlu penerapan PSBB, dengan begitu masyarakat akan dibatasi untuk sementara waktu. Namun setelah itu kehidupan akan normal kembali setelah wabah berakhir, " ujar Abduh.
Sementara, Ketua PDPM Kebumen dokter Hasan Bayuni menilai masih minimnya panduan tentang pencegahan corona. Untuk itu, dia mengusulkan disusun protap bagi masyarakat seperti bagaimana yang harus dilakukan jika warga yang sudah terlanjur mudik.
Ketua IDI Kebumen, sekaligus Direktur RS PKU Muhammadiyah Petanahan, dr Andika Purwita Aji MMR menjelaskan bahwa data yang ada saat ini merupakan representasi dari realistas dua minggu yang lalu. Untuk itu, pihaknya mendorong untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid-19.
"Mungkin Kebumen bisa menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat seperti Kota Semarang sembari terus memberikan pemahaman yang lebih ketat kepada masyarakat,” tandas tersebut.(fur)
