BPJS

BPJS
  • Berita Terkini

    HONDA SUPRA GTR

    Kamis, 31 Oktober 2019

    Disetujui Secara Aklamasi, Idham Aziz Resmi TB 1

    JAKARTA - Langkah Komjen Pol Idham Azis menjadi Kapolri berlangsung mulus. Ini setelah Komisi III DPR RI pada Rabu (30/10), menyetujui secara aklamasi jenderal polisi bintang tiga itu sebagai Tri Brata (TB) 1 (istilah untuk jabatan Kapolri, Red).

    Mantan Kapolda Metro Jaya dinyatakan lolos rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan persetujuan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini, Kamis (31/10).


    "Seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Idham Aziz menjadi Kapolri," kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

    Sebelumnya, seluruh fraksi dan pimpinan Komisi III melakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan terkait dengan calon Kapolri tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo.
    "Apakah bisa disetujui," kata Herman yang dijawab serempak seluruh anggota Komisi III DPR, "Setuju."


    Politisi PDIP itu berharap hasil yang diputuskan Komisi III dapat bisa berguna bagi bangsa Indonesia dan institusi Polri. Usai fit and proper test, Idham meneken pakta integritas sebagai calon kapolri.


    Komjen Idham langsung meneken pakta integritas. Kabareskrim Polri itu pun mengutip kata bijak dari Presiden ke 3 RI, almarhum BJ Habibie. "Kepada Tuhan saya tidak akan bertanya mengapa, kenapa dan bagaimana. Namun jika hamba diperkenankan mengajukan satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil jalan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu," kata Idham.


    Sebagai calon tunggal Kapolri, Idham memaparkan tujuh program prioritas yang akan dieksekusi jika sudah dilantik. Tujuh program prioritas itu meliputi pengembangan SDM hingga penataan kelembagaan.
    "Dengan mempertimbangkan capaian program prioritas Kapolri sebelumnya serta memperhatikan sisa waktu masa pengabdian saya yang hanya 14 bulan, maka jika diberi kepercayaan amanah sebagai Kapolri, saya akan melakukan program penguatan Polri yang Promoter menuju Indonesia maju," tegasnya.


    Pada kesempatan itu, Idham juga menjamin netralitas Polri dalam Pilkada serentak 2020. Bila ada oknum yang menyimpang, Idham memastikan akan menindak secara tegas.
    "Netralitas Polri saya bisa beri jaminan. Polri netral. Dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020, Polri netral. Itu dimulai dari saya. Kalau ada yang tidak netral, itu oknum. Saya pastikan ada tindakan tegas," paparnya.


    Dia juga menegaskan Polri akan menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan mengamankan 270 pilkada di daerah.
    "Agenda nasional pada tahun 2020 menjadi fokus utama Polri. Antara lain suksesnya pengamanan 270 pilkada serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," ucap Idham.


    Selain itu, agenda nasional pada tahun 2020 yang menjadi atensi Polri adalah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, masalah intoleransi, radikalisme, unjuk rasa anarkis, konflik sosial, serta kebakaran hutan dan lahan. "Serta berbagai kejahatan yang menjadi atensi publik dan merugikan kekayaan negara. Seperti korupsi, siber, narkoba, ilegal fishing, illegal mining, dan kejahatan jalanan," lanjutnya.


    Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, berharap Kapolri baru dapar meneruskan tugas-tugasnya yang belum selesai. Dia mempersilakan Idham membuat sejumlah terobosan. Termasuk melanjutkan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. "Saya harap Kapolri yang baru dapat melaksanakan reformasi, berusaha lebih baik lagi dari saya. Pekerjaan yang mungkin belum bisa saya tuntaskan, silakan dilanjutkan," jelas Tito.


    Terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai Idham Aziz harus mampu menjamin profesionalitas Polri. Terutama untuk menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat.
    Dia menganggap Idham Aziz adalah sosok yang cukup rendah hati dan termasuk anggota Polri dengan berbagai prestasi. Didik mengingatkan tantangan kinerja Polri ke depan semakin berat. Terlebih dalam menghadapi berbagai dinamisasi dan globalisasi. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
    "Khusus Pilkada 2020, Polri harus terus menjamin netralitas aparatnya untuk menghadirkan demokrasi yang baik di Indonesia," ujar Didik. (rh/fin)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top