 |
| IMAM/EKSPRES |
Untuk diketahui Belanja Daerah Kabupaten Kebumen tahun angaran 2018 sebesar Rp 2.356.684.399.000. Ini terealisasi 91,05 persen atau sebesar Rp 2.145.529.847.613.126. Belanja tersebut terdiri dari pos belanja Operasional 94,17 persen, belanja Modal sebesar 78,88 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,29 persen.
Anggota DPRD Kebumen Sri Susilowati sebagai juru bicara Fraksi Gerindra menyampaikan sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan keseriusan Eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, belanja daerah sebagian besar masih untuk belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan.
"Secara umum memang kelihatan sangat besar nilainya. Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan evaluasi dan penyesuaian yang jitu terhadap persoalan ini," katanya, Jumat (14/6) saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2018.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum. Hadir pula puluhan anggota DPRD Kebumen. Pihak eksekutif tampak hadir Sekretaris Daerah H Ahmad Ujang Sugiono SH para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kebumen.
Pendapatan daerah, tahun 2018 hanya terealisasi Rp 352.047.092.281 atau gagal memenuhi target Rp 364.092.341.000. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,70 persen. Pos Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 realisasinya Rp 443.608.862.461. "Kami meminta penjelasan secara komprehensif kelemahan dan kendala apa saja yang ada di lapangan," imbuhnya.
Kendati mempertanyakan keseriusan, namun disisi lain Fraksi Gerindra secara umum mengapresiasi kinerja Eksekutif. Kinerja yang baik, sehingga Tahun Anggaran 2018 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, capaian tersebut hendaknya jangan sampai membuat lupa dan puas diri.
"Karena opini WTP belum menjamin tidak adanya temuan-temuan lain. Walaupun WTP kami meyakini tetap ada temuan yang harus diwaspadai dan dicermati sebagai koreksi dan referensi pengelolaan keuangan Daerah dimasa mendatang," ucapnya. (mam)
