Kepada Ekspres, Pengacara Yuli Ikhtiarto SH menyampaikan, dukungannya terhadap tututan para perangkat desa. Pasalnya kewajiban atau kinerja perangkat desa seharusnya berbanding lurus dengan hak kesejahtraan yang baik. “Perangkat desa itu kalau bekerja tidak hanya di jam tugas saja. Diluar jam dinas, saat ada persoala mereka juga harus siap sedia,” tuturnya, Minggu (2/12).
Dengan beban kerja yang sedemikian besar, maka wajar bila para perangkat menuntuk penghasilan yang layak. Sebab hingga kini masih banyak perangkat desa yang honornya jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kebumen. Terutama bagi para perangkat yang tidak mendapatkan bengkok. “Kalau honornya sekitar Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta, tentunya sangat jauh dari kelayakan,” tegasnya.
Dalam hal ini Yuli menegaskan, jika pihaknya mendukung penuh terkait adanya tuntun tersebut. Kendati demikian, setelah adanya penambahan honor harus diiringi dengan kinerja yang baik. Disinilah diperlukan adanya pengawasan dari Pemkab Kebumen. “Kalau sudah ditetapkan, maka perlu pengawasan. Jika terdapat perangkat yang kerjanya kurang maksimal, diterapkan sanksi sesuai aturan yang ada,” paparnya.
Yuli berharap akan ada titik temu dalam persoalan tersebut. Dengan demikian para perangkat akan kembali fokus untuk menggerakkan roda pemerintahan dan tugas yang disandangnya.
Sementara itu Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiyono SH menyampaikan sebenarnya tuntutan para perangkat desa kan sudah dipenuhi sekalipun tidak seluruhnya. Dari anggaran yang semula Rp 130 milyar kini menjadi 137 milyar pada APBD Perubahan.
Hal tersebut sudah disampaikan pada perwakilan pada 27 November malam. Saat ada pertemuan di DPRD dipimpin oleh Pimpinan DPRD, Perwakilan PPDI Apdesi dan Eksekutif. Pertemuan untuk membicarakan tuntutan mereka.
“Terhadap pagar yang roboh sangat disayangkan karena menambah anggaran pengeluaran Pemda Kebumen untuk memperbaikinya,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan jika Jumat (30/11) ribuan perangkat desa lengkap dengan kepala desa melaksanakan aksi unjuk rasa. Massa mendatangi Gedung DPRD Kebumen dengan dan membakar keranda. Namun kala itu tidak satu pun anggota DPRD berada di tempat. Massa kemudian bergerak menuju Pemkab Kebumen. Saat itu pintu gerbang di blokade olah petugas dari Satpol PP dan Polres Kebumen. Terjadi aksi dorong mendorong akhirnya pagar gerbang Pemkab Kebumen jebol. (mam)
