• Berita Terkini

    Wednesday, January 3, 2018

    Kepengurusan Dewan Pendidikan Kebumen Kembali Dikritik

    KEBUMEN (kebumenekspres.com) - Komposisi Kepengurusan Dewan Pendidikan (DP) Kebumen 2017-2022 yang baru saja dilantik kembali menuai kritik. Kali ini, kritik datang dari Pengamat Kebijakan Kabupaten Kebumen, Dr Drs H Muhammad Khambali SH  MH.

    Salah satu yang dikritisi Khambali, soal kurang terpenuhinya keterwakilan unsur masyarakat dalam kepengurusan DPK yang baru. Ini setelah kepengurusan DPK kali ini lebih banyak diisi wajah-wajah dari organisasi kemasyarakatan (ormas). Bukan dari pelaksana pendidikan atau praktisi pendidikan.

    "Bukan hanya itu saja, personil yang saat ini terpilih juga belum mewakili kebhinekaan, artinya keterwakilan agama di luar Islam belum terlihat nyata," kata Khambali.

    Belum lagi, tak tegasnya panitia seleksi terhadap boleh tidaknya pengurus yang telah dua kali menjabat.

    “Jika orang yang pernah jadi anggota dua kali tidak dapat dipilih lagi, seharusnya orang tersebut tidak boleh mendaftar. Atau harusnya didiskualifikasi ketika seleksi administrasi. Nyatanya orang itu lolos administrasi dan seterusnya bahkan sampai di meja Bupati. Namun dia tidak terpilih,” tuturnya, Rabu (3/1/2018).


    Khambali juga menyampaikan Dewan Pendidikan memang lembaga yang konstitusional, namun sementara ini tidak ada kiprah dan kinerja yang progresif bagi dunia pendidikan. Bahkan pihaknya mengibaratkan seandainya dewan pendidikan adalah seekor macan, maka ini adalah macam ompong. “Justru sepengamatan saya, Dewan Pendidikan lebih seperti tukang stempel yang dimanfaatkan untuk legitimasi proyek yang berbau pendidikan,” tegasnya.

    Terlepas dari persoalan yang ada, Khambali juga mengucapkan selamat kepada para pengurus yang terpilih. Dalam kesempatan kali ini pihaknya meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta mengawasi kerja dewan pendidikan. Sebab pendidikan merupakan kunci kejayaan suatu bangsa.

    “Penyelenggara pendidikan notabenenya adalah pemilik modal. Diakui atau tidak penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari kalkulasi ekonomis. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka membawa kepentingan non-edukatif. Meski demikian saya tetap menghormati dan menghargai keputusan Bupati yang memilih ke 11 dari 22 orang yang disodorkan. Sebab menentukan siapa yang bakal duduk di dewan pendidikan merupakan hak prerogatif bupati,” ucapnya. .(mam)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top