4 menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimgrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brojonegoro.
Menko PMK Puan Maharani mengungkapkan bahwa ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai SKB ini. Yang pertama adalah memastikan program Padat Karya Tunai sebagai mekanisme baru dalam penyaluran Dana Desa resmi berjalan, Mengakomodasi penyaluran dana desa dengan berbagai kebijakan afirmatif yang mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan.
SKB juga diharapkan menjadi sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan kooperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta penyederhanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggungaan Dana Desa. “Pelaksanaan program ini sebenarnya sinergi semua kementerian, tapi 4 kementerian ini akan jadi pelaksana teknis di lapangan,” kata Puan.
Program padat karya tunai akan mulai menggelinding pada Januari 2018. Sasaran pertama adalah 1000 desa yang tersebar di seluruh indonesia. Desa desa tersebut, kata Bambang Brojonegoro, Kepala Bappenas, mengalami stunting, atau hambatan pertumbuhan yang signifikan.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, bahwa model penyaluran Dana Desa dengan program Padat Karya Tunai ditargetkan bisa mengakselerasi pengurangan kemiskinan di daerah.
Sebelum tahun 2018, kata Sri, penyaluran Dana Desa tidak pernah dilakukan berdasarkan formula atau rumusan kebutuhan desa yang bersangkutan. Dari total jumlah desa, 90 persennya diberikan dana desa dengan basis yang sama. “Cuma 10 persen yang diberi dana desa berdasarkan rumus indeks kemiskinan, luas wilayah, serta jumlah penduduk,” katanya.
Dengan formula yang baru, Sri menjamin desa yang tertinggal dan sangat tertinggal akan diberikan alokasi yang lebih besar. “Rumusnya Rp. 800 juta sampai Rp. 3,5 miliar,” kata mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia ini. (tau)
