• Berita Terkini

    Thursday, August 17, 2017

    Masih Banyak PNS Kebumen Gunakan Elpiji 3 Kilogram

    ilustrasi
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Masih banyaknya PNS, TNI dan Polri yang menggunakan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram, turut mendorong persediaan gas elpiji cepat habis di pasaran.

    Menyikapi hal itu, Pemkab Kebumen meminta agar PNS, TNI dan Polri serta masyarakat mampu agar beralih menggunakan tabung elpiji ukuran 5,5 kilogram. Bahkan hari ini, Jumat (18/8/2017) akan digelar deklarasi penggunaan elpiji tabung 5,5 kilogram bagi PNS, TNI, Polri dan orang mampu.

    "Agar pengguna elpiji 3 kilogram tepat sasaran untuk orang miskin. Sebelum deklarasi kami sudah membuat surat edaran Sekda agar PNS, TNI dan Polri tidak menggunakan elpiji 3 kilogram," kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Kebumen, Wahyu Siswanti, Rabu (16/8).

    Menurut Wahyu, deklarasi ini sebagai salah satu upaya menyelesaikan persoalan kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram di tengah masyarakat. Melalui deklarasi tersebut juga untuk mendorong masyarakat yang sudah mampu, PNS, TNI dan Polri agar beralih ke varian lain. Seperti bright gas, blue gas atau elpiji 5,5 kilogram dan 12 kilogram.

    Wahyu mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Hiswana Migas dan PT Pertamina telah melakukan monitoring di lapangan. Itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap langkanya elpiji 3 kilogram.

    Dari hasil monitoring, didapati ada pangkalan yang stoknya habis. Tetapi hampir sebagian besar pangkalan masih ada stok dalam jumlah terbatas. "Hasil pemeriksaan kitir atau bukti pembelian dari pangkalan ke agen menunjukkan bahwa pangkalan rutin melakukan pembelian sesuai jumlahnya. Artinya barang siap untuk masyarakat," ungkapnya.

    Bahkan bila dibandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan stok 4 persen dibanding rata-rata stok harian. Dengan penambahan 4 persen ini, kata dia, seharusnya barang mencukupi kebutuhan masyarakat miskin.

    "Sesuai peraturan, elpiji 3 kilogram diperuntukan bagi masyarakat miskin. Yaitu orang dengan penghasilan dibawah Rp 1,5 juta per bulan," tegasnya.

    Selain itu, temuan di lapangan juga penyalurannya banyak salah sasaran, dimana banyak orang yang sudah mampu secara ekonomi, PNS, TNI dan Polri menggunakan elpiji yang disubdisi oleh pemerintah tersebut.

    Selain itu, banyak pengecer yang membeli sistim indent atau pesan bayar dimuka ke pangkalan. Hal ini menyebabkan persediaan di pangkalan cepat habis. "Belum lagi kalau satu orang membeli lebih dari 2 tabung sekali beli. Bahkan ada yang sekali beli 4 sampai 5 tabung untuk stok di rumah," imbuhnya

    Banyaknya masyarakat yang membeli dengan jumlah lebih dari kebutuhan inilah yang menyebabkan barang cepat habis. "Apalagi musim orang punya kerja, musim dingin dimana konsumsi gas untuk memasak air semakin meningkat. Ini semakin mempercepat barang habis juga," bebernya.

    Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan memperbanyak pangkalan agar masyarakat mudah memperoleh barang. Selain itu, juga untuk mengurangi pengecer agar HET terkendali. "Karena pengecer inilah yang sebagian menyebabkan panjangnya mata rantai penjualan sehingga harga dinaikkan," tegasnya.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top