Hal itu mengemuka pada public hearing Panitia Khusus (Pansus) DPRD pembahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD 2016 di Ruang Paripurna, Jumat (16/6/2017).
Pengurus PCNU Kebumen Sagimin, meminta bupati dengan DPRD segera islah. Ia menyayangkan hubungan tidak baik itu berlarut-larut hingga saat ini. Keduanya diminta untuk tidak saling mengedepankan egonya masing-masing.
"Sudah sepatutnya bupati dengan DPRD selaras. Kalau tidak akur yang jadi korban masyarakat," ujarnya, saat mengikuti acara tersebut.
Hal senada dikatakan Kepala Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Masyhud. Masyhud meminta keduanya harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. "Saya kira hubungannya harus diperbaiki," kata dia.
Sebelumnya, hubungan tak harmonis antara Bupati Mohammad Yahya Fuad dengan DPRD Kebumen juga disesalkan oleh Anggota DPR RI asal Petanahan, KRT Darori Wonodipuro. Darori meminta keduanya harus islah secepatnya, demi pembangunan Kabupaten Kebumen.
Apalagi saat ini Kebumen bukan hanya dikenal sebagai daerah termiskin, tetapi juga sudah dikenal sebagai daerah terkorup. Permasalahan seperti ini, kata Darori, jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus diselesaikan secepatnya.
Ketua Pansus DPRD Pembahas Raperda PP APBD 2016, Danang Adi Nugroho, sepakat dengan usulan dengan masyarakat tersebut. Pihaknya akan mendorong agar komunikasi dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Mohammad Yahya Fuad, terjalin lebih baik.
"Sinergitas bupati dengan legislatif akan kita tingkatkan dengan komunikasi yang lebih baik. Jadi kita perbaiki bersama sehingga hubungannya lebih harmonis," kata Danang Adi Nugroho, didampingi Sekretaris Pansus Halimah Nurhayati.
Sementara itu, terkait dengan materi yang dibahas Pansus, Halimah Nurhayati, menyayangkan masih banyak pendapatan daerah yang meleset dari target.
"Kami mendorong, agar ke depannya retribusi harus dioptimalkan. Meski secara umum ini sudah terpenuhi. Tapi ada beberapa pos, seperti pajak hiburan masih belum optimal," ujar Halimah Nurhayati.
Selain itu, pihaknya juga menyayangkan besarnya sisa belanja pegawai yang tidak terserap, yang angkanya mencapai Rp 30 miliar lebih. Termasuk, bantuan sosial dana hibah yang tidak terserap 100 persen.
"Harapan kami, ini kan untuk kepentingan masyarakat, Tapi kenapa dana hibah tidak terserap optimal. Ini perlua dievaluasi bersama," tandasnya.
Acara public hearing sendiri dihadiri oleh Asisten I Sekda Sabar Irianto, Asisten 3 Sekda Widhiatmoko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dyah Woro Palupi, serta sejumlah pejabat lainnya.(ori)
