Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Makruf mengtakan, tidak adanya anggaran akibat peralihan dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng. Di saat bersamaan, anggaran tidak memadai sehingga alokasi untuk urusan kehutanan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jateng nol rupiah. ”Tidak ada anggaran ini jelas mengancam kawasan hijau di Jateng,” katanya dalam Dialog Interaktif Pimpinan, Anggota, Komisi dan Fraksi DPRD Jateng, kemarin.
Ia menambahkan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemprov Jateng hanya memiliki anggaran untuk koordinasi dan penanaman 2 juta pohon sebesar Rp 15 miliar. Sementara sembilan Balai Pengelolaan Tanaman Hutan (BPTH) yang tersebar tidak mendapatkan anggaran. ”Ini ironi sektor kehutanan di Jateng. Saat masih dikelola Kabupaten/Kota anggaran dari Dana Alokasi Khusus Rp 2 miliar dan bisa menanam 50 juta pohon/tahun,” ujarnya.
Untuk konservasi dan pemeliharaan hutan, pemprov harusnya mengalokasikan anggaran minimal Rp 90 miliar. Sebab, kerusakan kawasan hutan di Jateng sudah mulai parah. Sehingga membutuhkan penanganan khusus dan dilakukan secara kontinu. ”Jika tidak ada upaya konkret dan cepat, kerusakan pasti semakin parah. Dan imbasnya bencana di Jateng akan meningkat seperti banjir dan tanah longsor,” tambahnya.
Pemprov harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terutama masalah anggaran kehutanan. Termasuk koordinasi intens dengan dua Balai Das perwakilan pusat yang ada di Semarang dan Jogjakarta. ”Saya kira kabupaten/kota juga tidak boleh lepas tangan langsung. Harus ada komitmen yang sinergis agar kelestarian hutan tetap terjaga,” tambahnya.
Kawasan hutan di Jateng memang sudah banyak yang rusak. Di Kabupaten Blora misalnya yang selama ini terkenal dengan hutan jati mulai banyak berkurang. Salah satunya karena penebangan pohon ilegal dan kurangnya perhatian pemerintah. ”Ya kerusakannya semakin parah, jika tidak diatasi hutan di Jateng akan hilang,” tambah Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudi Sancoyo. (fth/zal/ce1)
