Keberadaan Kartu Tani saat ini sebenarnya dipandang sangat penting, mengingat sebagian besar penduduk di Jawa Tengah, termasuk di Wonogiri bermata pencaharian sebagai petani. Melalui kartu ini petani akan dimudahkan, terutama dalam penditribusian pupuk bersubsidi. Petani yang telah terdaftar dalam kelompok tani akan menerima pupuk sesuai jatah alokasi yang tercantum dalam sistem.
Mereka juga dapat memperoleh kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian bersubsidi atau non-subsidi. Kemudahan akses pembiayaan bank BUMN bisa mendapatkan kemudahan subsidi dari program-program yang dijalankan Pemerintah. Di satu sisi manfaat lainnya adalah untuk mengedukasi petani tentang pentingnya mengelola keuangan karena terintegrasi dengan perbankan. Dengan demikian, di kalangan petani diharapkan bisa tumbuh budaya menabung dan tidak konsumtif setelah menerima pembayaran hasil komoditas.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Kasidi, salah satu petani di pendapat kantor bupati Wonogiri mengeluhkan bahwa jarak dari rumah petani ke agen terlalu jauh untuk bertransaksi pupuk dengan menggunakan kartu tani. Selain itu, di desanya, masih ada 40 persen petani yang belum masuk ke kelompok tani.
“Yang jadi masalah itu jaraknya, lalu nasib petani-petani yang belum masuk menjadi anggota kelompok tani bagaimana?” katanya dalam sarasehan dengan bupati Wonogiri, Kamis kemarin (12/1).
Menanggapi hal itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo memohon maaf apabila hingga saat ini pemkab belum mampu hadir secara penuh membuat kebijakan yang berpihak kepada petani. Pemkab memiliki kendala kewenangan dan regulasi. “Saya harap, teman-teman petani menyadari keterbatasan itu,” kata Jekek.
Jekek menyatakan keprihatinannya dengan keberadaan petani yang telah berkontribusi banyak bagi negeri, tetapi nasibnya belum banyak berubah. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyejahterakan petani, sejauh ini pemkab telah berusaha menekan biaya petani dengan bantuan alat pertanian serta kelancaran pendistribusian pupuk.
“Pekerjaan rumah kita yang utama adalah perubahan mindset para petani. Dari transaksi kovensional ke elektronik. Dari 100 persen jumlah petani, baru sekitar 30 persen yang mengenal dunia perbankan. Karena itu, butuh sosialisasi secara komprehensif agar para petani sungguh-sungguh bisa memahami penggunaan kartu tani,” ungkapnya.
Bupati mengatakan, hampir separo petani di Wonogiri rata-rata sudah berusia lanjut, sehingga ia meyakini jika petani tersebut buta dalam pengoperasian Kartu Tani yang bentuk fisiknya menyerupai ATM tersebut. Selain itu, Wonogiri masih banyak wilayah yang blank untuk mengakses kartu tani yang berbasis elektronik tersebut.
“Kenyataannya baru 30 persen petani yang memiliki kartu tani ini, sedangkan 70 persennya belum memiliki kartu itu. Saya minta dinas pertanian dan pangan lebih meningkatkan sosialisasinya. Jangan hanya di tingkat kelompok tani saja, tapi seluruh petani yang ada di Wonogiri ini,” tegas Jekek.
Lebih lanjut Bupati menambahkan terkait salah satu prasyarat untuk mendapatkan kartu tani tersebut, petani harus tergabung dalam kelompok tani. Maka bersama SKPD terkait, pemkab akan menginventarisasi ulang untuk mendapatkan data riil jumlah petani di Wonogiri. Harapan akhir, semua petani dapat merasakan manfaat melalui kebijakan pemerintah tersebut. (kwl/bun)
