 |
| ANGGA PURENDA/RADAR KLATEN |
“Kita coba asistensi pada 9 jabatan yang kosong itu untuk dilakukan promosi terbuka. Lebih baik menggunakan sistem yang sudah berjalan di pemprov dikloning dan diterapkan di sini. Nanti kita tinggal melakukan pendataan terkait kebutuhannya seperti apa? Mekanismenya bagaimana. Beres-beres, pasti bisa,” beber Ganjar usai memberikan selamat kepada para pejabat struktural dikukuhkan di pendapa Pemkab Klaten, Kamis (12/1).
Pengukuhan 720 pejabat struktural yang dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Klaten Sri Mulyani itu juga disaksikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Anselmus Tan.
Ganjar menilai, jika pengisian jabatan kosong sepenuhnya diserahkan kepada Plt bupati akan membuat bingung untuk mencari pejabat yang tepat sesuai kompetensinya. Sebab itu, pemprov siap membantu Pemkab Klaten melaksanakan promosi terbuka pada jabatan eselon II, termasuk jabatan eselon IV dan III yang kosong.
Ini bisa menjadikan peluang bagi Klaten sebagai percontohan promosi terbuka bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.
Apa itu promosi terbuka? Gubernur menjelaskan, yakni seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kesempatan yang sama mendaftarkan diri mengisi posisi jabatan kosong.
Di provinsi, ASN yang berminat mengisi jabatan harus melalui sejumlah uji kompetensi hingga akhirnya menghasilkan tiga calon pejabat terbaik dari setiap lowongan yang ada. Selanjutnya dilakukan pertimbangan dengan melakukan wawancara secara langsung terkait komitmen dan kesanggupan calon pejabat dalam mencapai target yang ditetapkan hingga akhirnya terpilihlah satu orang berhak menempati jabatan terkait.
“Kita sudah bicara dengan Ibu Plt agar dilakukan perubahan besar di lingkungan Pemkab Klaten. Ini bisa menjadi momentum perubahan mulai dari paradigma berpikir, motode, sistem kerja, transparan dan akuntabel. Saya mulai berpikir bahwa saatnya wistleblower diterapkan,” tandas Ganjar.
Ditambahkan gubernur, saat bekerja, masih banyak pegawai yang takut dengan pimpinan sehingga hanya mengikuti atasan saja. Tidak berani melakukan kritikan apabila pimpinan salah. Hal itu akan hilang jika diterapkan sistem wistleblower sebagai bagian dari kontrol sehingga menekan peluang terjadinya korupsi dan kolusi.
“Kalau bisa cara-cara itu diterapkan mungkin Klaten bisa maju seperti yang dilakukan di Bandung, Surabaya dan Solo. Termasuk kita budayakan untuk tolak gratifikasi,” tandasnya.
Ditambahkan Ganjar, ada tiga indikator pelayanan kepada masyarakat bisa dikatakan berhasi. Yakni mudah, murah dan cepat. Sedangkan untuk ke internal instansi berpatokan pada transparan dan akuntabel.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjend) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Anselmus Tan menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada para pejabat struktural di lingkungan Pemkab Klaten agar bisa mewujudkan Klaten yang baru.
“Bekerja dengan semangat baru di tahun baru untuk mewujudkan Klaten yang baru. Harus betul-betul menjaga integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” kata dia.
Diterangkan dia, alasan pengukuhan pejabat baru bisa dilaksanakan kemarin karena memerlukan izin dari Kemendagri. Sebab Plt bupati tidak bisa melakukan empat aspek pokok tanpa izin dari Kemendagri, yakni mutasi pegawai, kebijakan administrasi, kebijakan keuangan daerah dan kebijakan peraturan.
Sementara itu, Plt Bupati Klaten Sri Mulyani memastikan seluruh pejabat struktural dikukuhkan. Kecuali Kasi SMP Dinas Pendidikan Suramlan yang statusnya diberhentikan sementara menyusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap jabatan.
Di sisi lain, terkait promosi terbuka dengan menerapkan sistem yang dijalankan Pemprov Jateng, Sri Mulyani siap menyambutnya. “Siap kita laksanakan. Kita lakukan secara terbuka untuk sembilan kursi jabatan eselon II yang kosong. Tapi apa pun itu, tetap saya menunggu izin dari Kemendagri untuk melakukan lelang terbuka bagi sembian pejabat yang kosong ini,” urainya.
Terkait layanan pengaduan, Sri Mulyani menegaskan, seluruh pimpinan SKPD harus siap menjawab dan memberikan solusi kepada masyarakat yang memberikan aduan pada instansi terkait. Kalau ada aduan kepada SKPD dan mereka (kepala SKPD, Red) diam serta tidak mengaktifkan handphone-nya, nanti secara tegas akan saya tegur agar mereka betul-betul 24 jam menjawab aduan-aduan masyarakat,” tegas dia. (ren/wa)
