Realisasi pendapatan rumah sakit yang ada di Jalan Lingkar Selatan Kebumen itu hanya Rp 99,7 miliar dari target Rp 100 miliar. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan/ kegiatan (Rakor POP/K), di Aula Setda Kebumen, belum lama ini.
Tak hanya RSUD Dr Soedirman yang tak memenuhi target PAD. OPD lain yang serupa dengan RSUD Dr Soedirman, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dari target Rp 2,8 miliar terealisasi Rp 2,6 miliar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari target Rp 6 miliar terealisasi Rp 5,8 miliar. Kemudian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial dari target Rp 61 juta terealisasi Rp 53,9 juta. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan dari target Rp 1,6 miliar hanya terealisasi Rp 1 miliar.
Meski masih banyak OPD yang pendapatannya masih dibawah target, secara kesluruhan PAD Kabupaten Kebumen pada 2016 lalu mencapai Rp 232,8 miliar atau 104 persen dari target. Hal ini lantaran didukung oleh sembilan OPD yang berhasil menyetorkan PAD lebih.
Adapun OPD yang melebihi target, yaitu Dinas Kesehatan dari target Rp 90 juta terealisasi Rp 137,5 juta. Bagian Umum Setda dari target Rp 162,5 juta terealisasi Rp 195 juta, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dari target Rp 640 juta terealisasi Rp 768 juta.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target Rp 400 juta terealisasi Rp 451,4 juta. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dari target Rp 97,3 miliar terealisasi Rp 107 miliar. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dari target Rp 1,62 miliar terealisasi Rp 1,67 miliar.
Selanjutnya, Bagian Perekonomian Setda dari target Rp 6,7 miliar terealisasi Rp 6,8 miliar, Dinas Pertanian dan Peternakan dari target Rp 413 juta terealisasi Rp 414 juta. Serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dari target Rp 4,8 miliar terealisasi Rp 5,1 miliar.
Sementara itu, penyerapan anggaran pada APBD 2016 lalu juga terbilang sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, pada 2013 serapan anggaran Kebumen mencapai 94,90 persen. Kemudian menurun 92,37 persen pada 2014, lalu turun lagi pada 2015 menjadi 91,12 persen. Selanjutnya pada 2016 anjlok menjadi 89,16 persen.
Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengatakan, terus merosotnya penyerapan anggaran tersebut, menyebabkan silpa daerah terus meningkat. Bukan hanya karena kurang tepat dalam melaksanakan, juga karena lemahnya penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO).
Dia meminta seluruh OPD Kabupaten Kebumen agar lebih optimal dalam penyerapan anggaran pada tahun 2017. Selain itu, agar dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional memperhitungkan waktu dengan tepat.
Namun demikian, bupati juga meminta OPD di jajaran Pemkab Kebumen untuk melakukan efisiensi anggaran dengan berhemat pada belanja dan pengeluaran. Efisiensi anggaran tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas serta PNS itu sendiri.
APBD 2017 ini, total anggaran belanja Rp 2,7 triliun, belanja tidak langsung Rp 1,7 triliun, dan belanja langsung 965,4 miliar. Untuk pendapatan asli daerah 293,4 miliar (11,10 persen), dana perimbangan Rp 1,7 triliun (65,67 persen), dan pendapatan lainnya Rp 614,3 miliar (23,23 persen).
“Kami menginginkan kesejahteraan PNS meningkat, dengan harapan, ketika PNS sejahtera, maka akan lebih tenang, fokus dan amanah dalam mengemban kewajibannya serta menekan korupsi dan upeti,” tandasnya.(ori)
