 |
| agung/ekspres |
Menyikapi hal tersebut, pengurus Dewan Kesenian Purworejo (DKP) periode 2015-2018, yang dalam waktu dekat akan dilantik, mengadakan sarasehan guna membahas serta memetakan masalah kesenian. Pertemuan dikemas dalam forum diskusi dipimpin Ketua DKP Angko Setiyarso Widodo dan diikuti oleh puluhan pengurus di Auditorium SMK Bhakti Putra Bangsa Purworejo, Senin (15/2) sore. Dalam kesempatan itu, masing-masing bidang dan komite juga menyampaikan program kerjanya untuk satu tahun ke depan.
“Melalui forum ini kami ingin mencermati masalah-masalah kesenian di Kabupaten Purworejo. Setelah masalah terpetakan, pengurus DKP akan menganalisis untuk merumuskan solusi serta menentukan langkah kerja yang dapat dilakukan,” kata Angko Setiyarso Widodo.
Menurut Angko, berdasarkan data yang ada, Purworejo memiliki lebih dari 500 kelompok kesenian dan terdapat banyak seniman handal yang layak menasional hingga internasional. Namun, potensi yang ada belum tergarap secara maksimal lantaran masih terdapat beragam masalah.
Pihaknya menilai, dukungan pemerintah daerah selama ini masih minim dalam beberapa hal. Di antaranya kurangnya komunikasi dengan para pelaku seni sehingga kertelibatannya dalam sejumlah event Kabupaten tidak merata dan monoton.
Di sisi lain, sebagian pelaku seni, baik perorangan maupun kelompok, cenderung kurang total dalam mengelola potensi yang dimiliki. Karena itu, DKP akan mendorong agar pelaku seni dapat lebih mandiri dengan karya-karyanya yang layak jual, sehingga untuk berkembang tidak hanya bergantung pada bantuan finansial dari pemerintah.
“Kami juga akan mendorong pemerintah untuk terus memfasilitasi dan memberikan kesempatan eksistensi bagi para pelaku seni. Terlebih dengan adanya Bandara di Kulon Progo tidak lama lagi, kesenian Purworejo harus turut mewarnai,” tandasnya.
Masalah lain dipaparkan oleh Heru Probo, pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan DKP. Menurutnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama ini, sejumlah event kompetisi atau apresiasi kesenian yang digelar oleh Pemkab di tingkat kabupaten kerap minim peserta dan kurang bergairah. Hal itu terjadi disinyalir lantaran
minimnya komunikasi dan sosialisasi.
“Dalam hal ini DKP dapat menjadi penyeimbang agar program-program kesenian Pemkab dapat lebih bergairah,” katanya. (baj)
