 |
| IMAM/EKSPRES |
Ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda, khususnya Pasal 298 ayat 5 yang menyebutkan bahwa penerima bansos harus berbadan hukum sempat membuat Lembaga Kursus dan Pelatihan merasa kebingungan. Pasalnya untuk lembaga, atau organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak boleh hanya sampai notaris, namun harus terdaftar di Kemenkumham.
Sementara untuk itu untuk terdaftar di Kemenkumham harus berganti menjadi yayasan. Kebingungan tersebut cukup beralasan, pasalnya mayoritas LKP di Kebumen, saat ini hanya mempunyai badan hukum dari notaris dan ijin operasional dari Dikpora dan Disnaketransos.
Pimpinan LKP ENY’S H Sodiman yang beralamat di RT 1 RW 1 Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan, juga mengaku bahwa sebelumnya sempat merasakan kebingungan dengan hal tersebut. Ia mengaku telah menghubungi beberapa notaris di Kabupaten Kebumen terkait pengesahan hukum lembaganya dari Kemenkumham. Namun informasi yang diterima, semua mengatakan bahwa yang boleh mendapatkan pengesahan hanyalah yayasan. “Saya sempat menghubungi beberapa notaris. Semuanya mengatakan harus berubah dulu menjadi yayasan,” jelasnya kepada kebumenekspres.com, Jumat (7/8).
Setelah beberapa kali mencari informasi, ternyata ditemukan bahwa untuk mendapatkan pengesahan hukum dari Kemenkumham LKP tidak selalu harus berubah menjadi yayasan. Namun bisa menggunakan nama Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan. Untuk mendapakan pengesahan tersebut pihaknya dibantu oleh salah satu notaris dari Semarang. “Alhamduillah kini saya sudah mendapatkan pengesahan tersebut,” ucapnya sambil menunjukan pengesahan lembaganya dari Kemenkumham.
Menurutnya, satu-satunya LKP di Kebumen yang saat ini sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham adalah LKP ENY’S. Dijelaskannya saat ini Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) Kebumen sedang berusaha untuk membantu semua LKP yang menginginkan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Akan tetapi karena kebutuhan yang sudah mendesak, maka pihaknya berusaha sendiri dengan cara mencari informasi hingga sampai Semarang.
“Saya sangat membutuhkan mendesak, terkait untuk pengajuan proposal,” ucapnya. (mam)
Pimpinan LKP ENY’S H Sodiman yang beralamat di RT 1 RW 1 Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan, juga mengaku bahwa sebelumnya sempat merasakan kebingungan dengan hal tersebut. Ia mengaku telah menghubungi beberapa notaris di Kabupaten Kebumen terkait pengesahan hukum lembaganya dari Kemenkumham. Namun informasi yang diterima, semua mengatakan bahwa yang boleh mendapatkan pengesahan hanyalah yayasan. “Saya sempat menghubungi beberapa notaris. Semuanya mengatakan harus berubah dulu menjadi yayasan,” jelasnya kepada kebumenekspres.com, Jumat (7/8).
Setelah beberapa kali mencari informasi, ternyata ditemukan bahwa untuk mendapatkan pengesahan hukum dari Kemenkumham LKP tidak selalu harus berubah menjadi yayasan. Namun bisa menggunakan nama Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan. Untuk mendapakan pengesahan tersebut pihaknya dibantu oleh salah satu notaris dari Semarang. “Alhamduillah kini saya sudah mendapatkan pengesahan tersebut,” ucapnya sambil menunjukan pengesahan lembaganya dari Kemenkumham.
Menurutnya, satu-satunya LKP di Kebumen yang saat ini sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham adalah LKP ENY’S. Dijelaskannya saat ini Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI) Kebumen sedang berusaha untuk membantu semua LKP yang menginginkan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Akan tetapi karena kebutuhan yang sudah mendesak, maka pihaknya berusaha sendiri dengan cara mencari informasi hingga sampai Semarang.
“Saya sangat membutuhkan mendesak, terkait untuk pengajuan proposal,” ucapnya. (mam)
Berita Terbaru :
- QRIS Satukan Transaksi Digital, UMKM Kebumen Semakin Mudah Jualan
- TMMD Bangun Jalan Rabat Beton di Desa Tugu
- Luncurkan Jersey Baru, Kebumen Angels Optimis Tatap Musim 2025
- Pemkab Kebumen Raih WTP dari BPK-RI Delapan Kali Berturut-Turut
- Presiden Kurban di Kebumen, Sapi 950 Kg Milik Warga Klirong
- Infrastruktur Jadi Fokus Pembangunan Kebumen di Tahun 2025
- Pemkab Kebumen Bakal Buka Kembali Pendaftaran Kios Kapal Mendoan
