• Berita Terkini

    Jumat, 11 September 2020

    PSBB DKI, Awak Angkutan di Kebumen Ikut Resah

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Kebijakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan yang memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat awak angkutan Kebumen gusar. Pasalnya kebijakan tersebut akan berdampak pendapatan para awak angkot di Kebumen.

    Selama masa pandemi, penghasilan awak angkutan menurun drastis. Hal lantaran minimnya penumpang.  Dimana siswa sekolah belajar di rumah dan aktifitas lainnya juga cenderung berkurang.

    Setelah adanya New Normal yang kemudian diteruskan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). membuat awak angkutan sedikit mendapatkan penghasilan.  Meski demikian penghasilan tersebut masih jauh bila dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan hingga kini penghasilan awak angkutan belum stabil.

    Ketua Paguyuban Angkutan Gombong-Kebumen Istiarto menyampaikan jasa angkutan berkaitan erat dengan transportasi lain seperti bus. Jika bus tidak beroperasi, akan berpengaruh terhadap penumpang untuk angkutan. “Kalau sampai Jakarta kembali menerapkan PSBB, maka transportasi bus dan lainnnya akan berhenti. Jika demikian penumpang untuk angkutan juga sepi,” tuturnya, Jumat (11/9).

    Padahal disisi lain, lanjut  Istiarto, kondisi angkutan sendiri belum pulih. Jika sampai kembali sepi, kondisi tersebut akan semakin memperparah para awak angkutan. Untuk itu pihaknya berharap ada solusi terbaik di masa pandemi seperti saat ini. “Mudah-mudahan kondisi akan membaik,” harapnya.

    Istiarto sendiri menyadari betapa pentingnya kesehatan. Sebab hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan manusia. Kendati demikian perekonomian juga tidak dapat diabaikan. Hal itu juga bekaitan langsung dengan persoalan makan, yang ujungnya juga keselamatan. “ Saat perekonomian sulit, juga akan berdampak pada sektor lainnya,” terangnya.

    Di Kebumen sendiri pasien positif corona terus bertambah dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut membuat salah satu pihak berpendapat jika pemerintah harus tegas dalam menerapkan standar protokol kesehatan. Pasalnya hal itu sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid -19.

    Tanpa adanya ketegasan dari pemerintah dan hanya menunggu kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan standar protokol kesehatan, rasanya akan sangat sulit. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top