Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (RMI-PCNU) Kabupaten Kebumen atau Asosiasi Pesantren Indonesia juga memandang hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Pasalnya jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan hal itu justru menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19.
Dorongan new normal tanpa adanya kebijakan pendukung, alih-alih akan menyelamatkan pesantren dari Covid-19, namun sebaliknya justru dapat membahayakanya. Pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19.
"Ini sesuatu yang sepatutnya dihindari," ujar Ketua PC RMI NU Kebumen Gus Fachrudin Achmad NW didampingi Sekretaris PC RMI NU Kebumen Agus Luthfi Fahrudin, Senin (1/6/2020).
Untuk itu RMI-PCNU Kebumen menyatakan pelaksanaan new normal di pesantren tidak dapat dilakukan. Ini jika tidak ada dukungan pemerintah. Untuk itu setidaknya diperlukan tiga hal. Pertama kebijakan pemerintah yang konkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran virus covid-19.
Selanjutnya dukungan fasilitas kesehatan dan pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Ini seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan. Selain itu juga dukungan sarana dan fasilitas pendidikan. Ini meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren. Tak kalah penting yakni biaya pendidikan seperti syahriyah/SPP dan kitab bagi santri yang terdampak secara ekonomi.
"Dengan demikian, apabila tidak ada kebijakan nyata untuk tiga hal di atas RMI-PCNU Kebumen menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah," ujar Gus Fachru, panggilan akrab pengasuh Pondok Pesantren Al Hasani tersebut.
Alumnus santri Lirboyo itu melihat jumlah dan pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Bukan itu saja, persebarannya juga makin meluas. Sementara prasyarat untuk mencegah penularan Covid-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan.
Hal ini seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Kandati demikian yang dirasakan justru sebaliknya, dimana kini terkesan adanya pelonggaran terhadap PSBB . Selain itu pemerintah akan segera melaksanakan new normal. Ini sangat berisiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19 termasuk dalam lembaga pendidikan termasuk pesantren. "Kami RMI-PCNU Kebumen mengimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren," ucapnya. (mam)
