BPJS

BPJS

Job Fair 2019

  • Berita Terkini

    HONDA CBR 150

    Kamis, 23 Mei 2019

    Bentrok Pecah, Siapa Dalangnya??

    FIN
    JAKARTA - Situasi dan kondisi di Ibukota Negara kian panas. Sejak pukul 20.00 WIB, jumlah massa terus bertambah dan sebarannya kian meluas. Tak terelakan, kerusuhan pecah tepat depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Jakarta, kemarin (22/5/2019).

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku sudah mengetahui dalang aksi kerusuhan tersebut. "Kami sebenarnya sudah mengetahui dalang aksi tersebut dan aparat keamanan akan bertindak tegas," kata Wiranto di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5), kemarin. Menurut Wiranto, rangkaian peristiwa hingga kerusuhan adaalah upaya membuat kekacauan nasional.

    Hal itu, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa. Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antipemerintah. "Padahal, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain di luar pengunjuk rasa. Mereka adalah preman bayaran. Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan polisi, dan aksi brutal lainnya," terang Wiranto.

    Dia menegaskan aparat keamanan tidak boleh menggunakan senjata api yang dapat melukai masyarakat. "Aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI, tidak boleh membawa bersenjata api. Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo," terangnya.
    Dia akan melakukan investigasi terhadap kericuhan 22 Mei. "Ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dengan menyerang petugas. Membangun antipati pemerintah dan membangun kebencian pemerintah yang sedang melakukan upaya kesejahteraan," tukasnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan adanya kelompok pendompleng yang memanfaatkan unjuk rasa terhadap hasil Pemilu 2019 untuk memperkeruh situasi di Indonesia. "Apa yang saya sampaikan sejak awal telah terbukti. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu yang mendompleng pada suasana ini," kata Moeldoko di Kantor KSP Bina Graha Jakarta, Rabu (22/5).

    Moeldoko menyebutkan sebagai kelanjutan pengungkapan kasus penyelundupan senjata, saat ini sudah ditangkap tiga orang sebagai aktornya. Saat ini telah ditangkap tiga orang sebagai aktornya. Satu orang memang disiapkan untuk mencari senjata, satu orang penyedia senjata dan satu orang sebagai eksekutor. "Namanya jelas, ada namanya Asumardi ini mencari senjata, berikutnya Helmy Kurniawan menjual senjata, dan Irwansyah sebagai eksekutor," jelas mantan Panglima TNI ini.

    Ia menyebutkan eksekutor merupakan orang yang bertugas mengeksekusi pejabat yang sudah ditetapkan sebagai sasaran target. Hal itu agar agar publik paham tentang perkembangan situasi. Sehingga tidak ada praduga. Moeldoko menyebutkan bahwa situasi atau peristiwa politik sesungguhnya itu sudah berakhir.
    Karena kelompok calon presiden nomor urut 02 telah melakukan upaya uji materi ke MK sehingga sebetulnya dengan pendekatan politik itu sudah selesai. "Tetapi sekarang masih ada upaya untuk membawa suasana yang keruh," tukasnya.

    Sementara itu, sekitar pukul 20.15 WIB tadi malam, massa yang berada di perempatan Bawaslu dan Mandiri Tower mulai melakukan provokasi tepat sebelum pasukan Brimob yang berjaga di depan Bawaslu akan melakukan pergantian barisan depan. Pelemparan batu, botol petasan, dan bom molotov diarahkan ke arah pasukan keamanan.

    Pos polisi yang terletak di persimpangan juga terbakar dan terlihat dua tameng polisi berhasil direbut massa. Sejauh ini Polda Metro Jaya menetapkan 257 tersangka yang terlibat aksi kericuhan 21-22 Mei pada tiga daerah berbeda di Jakarta. "Para tersangka diamankan petugas di daerah Gambir, Bawaslu, dan Petamburan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

    Dari tangan pelaku pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti seperti HP, cerulit, petasan dan mercon. "Selain di Gambir, polisi juga mengamankan 72 tersangka yang melakukan perlawanan kepada petugas di Kantor Bawaslu serta 166 tersangka di kawasaan Petamburan Jakarta Pusat," terangnya.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy memantau langsung pergerakan massa di kawasan Slipi. Massa yang masih bertahan berada di kawasan Kemanggisan dan Jalan Katamso. Gatot juga memantau anak buahnya yang sedang bertugas dan berbuka puasa. "Saya turun untuk mengawal rekan-rekan di lapangan. Memberikan support dan berupaya mendinginkan situasi," singkatnya.
    Kondisi ini pun mematik reaksi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Ia mengingatkan kepada aparat keamanan bahwa mereka tidak sedang berperang melawan rakyat ketika menjalankan tugas mengamankan aksi massa.

    "Aparat keamanan sedang berusaha menertibkan kebebasan dalam penggunaan hak menyatakan pendapat yang menyimpang dan manabrak undang-undang (UU) dengan cara humanis namun tegas," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Fajar Indonesia Network (FIN) tadi malam.

    Pernyataan itu dikatakannya usai melakukan pengecekan langsung ke Posko Keamanan di kawasan DPR RI untuk memastikan penanganan unjuk rasa berlangsung tertib, aman dan damai. Manurut Bamsoet, dirinya juga ingin memastikan tidak ada aparat yang membawa peluru tajam sesuai instruksi Panglima TNI dan Kapolri.

    Ditambahkannya, sesuai penjelasan pihak keamanan, mereka hanya dibekali tiga jenis amunisi yang penggunaannya sesuai tingkatan yang sudah diatur dalam SOP. "Yakni peluru hampa, peluru karet dan gas airmata. Mereka dilarang keras membawa peluru tajam," ujarnya.

    Sebelumnya Politisi senior Amien Rais bersama massa datangi Bawaslu. Ia mengimbau massa yang unjuk rasa memprotes hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 di depan Gedung Bawaslu untuk tidak melakukan kekerasan. "Jadi saya menyampaikan turut berjuang, tidak ada kata kekerasan, tidak merusak bangunan, tidak menginjak rumput, seperti aksi bela Islam yang sangat indah itu," ujar Amien Rais.

    Massa yang hadir dimintanya menjaga hubungan baik dengan TNI dan Polri yang berada di lokasi. Amien Rais menegaskan kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu dini hari justru mencederai demokrasi di Tanah Air."Saudara sekalian saya tidak bicara banyak, tetapi peristiwa tadi malam sungguh telah merusak anyaman demokrasi kita. Mudah-mudahan yang menembaki itu bukan orang resmi Polri," tutur Amien Rais.

    Ia juga meminta massa mendoakan peserta aksi yang luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. Ada pun aksi massa di depan Gedung Bawaslu RI terpantau kondusif dan tertib. Peserta aksi yang terpusat di persimpangan Jalan M.H. Thamrin dan Wahid Hasyim menyuarakan aspirasi mereka bergantian dengan orasi serta meneriakkan yel-yel dan bertepuk tangan.

    Pernyataan Amien Rais ini berbeda dengan apa yang dipaparkan Ketua MPR sekaligus Ketua Umun Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. "Ini enggak main-main, harus kita bisa rajut kembali, harus kita bisa jahit, harus kita persatukan kembali, barulah itu namanya Indonesia menang," kata Zulkifli.

    Dengan cara apa? Menurut Ketua MPR itu, dengan cara damai, dialog, dan tentu silaturahim seperti yang dilakukannya dengan Presiden Jokowi. Ia meyakini, kalau ketemu, pasti ada solusi, jalan keluar. Tapi kalau tidak, tentu akan sulit. "Jadi sekali lagi, yang menang nanti, Indonesia menang," ujarnya.
    Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengajak semua pihak agar di bulan suci Ramadhan ini, bulan yang harusnya saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling memberi, kita selesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang damai, dengan dialog, menahan diri.

    "Demokrasi membutuhkan kesabaran, bahkan ekstra kesabaran. Oleh karena itu, sekali lagi ia mengajak pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan damai, dan juga seluruh rakyat Indonesia juga merespon ini dengan dialog dan silaturahim," tuturnya.

    Ditegaskan Zulkifli, pemilu ini satu event yang tentu harus kita selesaikan. Indonesia akan ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Konstitusi sudah memberi jalan. Kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. "Demokrasi membuka ruang itu, sepakat untuk tidak sepakat. Konstitusi juga memberi ruang, ada perbedaan, ada sengketa memberi ruang. Kemana, apakah untuk DPD, untuk DPR, untuk Pilpres, MK," tegas Zulkifli.

    Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, di MK nanti masing-masing tim bisa menjelaskan segala persoalan yang dihadapi, terbuka. Bila perlu disiarkan oleh media. TKN juga bisa menyampaikan hasil-hasil mereka. KPU juga bisa memaparkan sehingga nanti bisa ditemukan fakta yang betul baru nanti hakim, yang diyakini akan profesional, untuk mengambil keputusan. "Itulah cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi kita," tutur Zulkifli Hasan.

    Terpisah, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meminta aksi protes pada Selasa (21/5) yang berujung ricuh dan memakan korban perlu diinvestigasi. Saya ke Petamburan menjenguk korban. Ada peluru tajam dan peluru karet. Padahal mereka tidak sedang dalam posisi menyerang. Tentu ini informasi supaya seimbang. Saya rasa perlu ada investigasi, kata anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, di Kertanegara IV, Jakarta, Rabu (22/5).
    Menurut Fadli, investigasi ini perlu dilakukan karena pengamanan massa pada Selasa (21/5) malah memakan korban. "Aparat keamanan, tidak perlu menggunakan senjata untuk mengamankan massa aksi karena dapat menyebabkan kematian. Demonstrasi damai menurutnya adalah bagian dari demokrasi sehingga tidak perlu ada senjata dan permusuhan pada warga. Tidak boleh ada penggunaan senjata tajam. Apalagi senjata laras panjang. Saya rasa tidak perlu. Ini rakyat yang dihadapi. Kalau pakai senjata itu namanya mau membunuh rakyat, pungkasnya.( (ful/fin)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top