Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri Festival Sarung Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, kemarin (3/3/2019). Jokowi mengaku masih mengkaji untuk memilih hari yang tepat, sekaligus intensitasnya. Menurutnya, bisa sebulan sekali, dua minggu sekali atau bahkan seminggu sekali.
“Kita tinggal menentukan kita pakai sarung di hari apa,” ujarnya disambut antusias pengrajin dan pengusaha sarung.
Jokowi menilai, rata-rata provinsi di Indonesia memiliki tradisi membuat sarung. Hanya saja, bentuknya berbeda. Ada yang menggunakan tenun, songket, atau membatik. Di sisi lain, setiap provinsi memiliki perbedaan corak, motif, warna, dan filosofi masing-masing.
Menurutnya, hal itu menjadi salah satu nilai kekayaan budaya Indonesia yang perlu mendapat tempat khusus. Agar eksistensinya bisa terjaga. “ Ini tidak dimiliki bangsa dan negara lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif, Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai, untuk meningkatkan eksistensi kain sarung, ada sejumlah masalah yang di hadapi. Yang paling dasar misalnya, pemasaran belum maksimal. Dia mencontohkan di Pasar Tanah Abang.
“Banyak menjual kios tersebut ditempatkan di lantai atas sehingga konsumen enggan atau males naik ke lantai atas,” ujarnya.
Selain itu, ada juga masalah cashflow. Dia menjelaskan, produsen sarung membeli bahan baku, bayar upah tenaga kerja, listrik dan lainnya secara kontan. Sementara penjualan produknya kepada para pembeli agent/reseller kerap mundur beberapa bulan.
“Jadi sering sekali modal produsen sarung ini yang terbatas jadi mandek-tidak jalan,” ujarnya.
Oleh karenanya, dia berharap ada dukungan dari pemerintah, sehingga sarung bisa masuk pasar ekspor lebih kuat. Misalnya dengan menjadikan BUMN/BUMD bapak angkat. “Misalnya pameran di luar negeri dimana pembiayaannya dari BUMN/BUMD tersebut, karena si produsen sarung ini sangat terbatas modalnya,” pungkasnya. (far)
