 |
| IMAM/ESKPRES |
LTSA sendiri sebenarnya, merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Layanan satu atap menjadi perpaduan pelayanan dari beberapa instansi untuk PMI.
FGD Layanan Terpadu Satu Atap itu, mengambil narasumber Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker KUKM Kebumen Wahyudi dan Koordinator Migrant Syaiful Anas. Sedangkan peserta dari perwakilan OPD yang berkaitan dengan PMI, organisasi buruh migran, ormas keagamaan, maupun organisasi kepemudaan.
Terkait dengan urusan PMI, didaerah setidaknya terdapat tujuh atau delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung. Di Kebumen ini meliputi Kepolisian, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Dispermades PPPA, Disnaker KUKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinsos PPKB.
Koordinator Migran Care Kebumen Syaiful Anas mengemukakan hingga kini pelayanan atau proses penanganan PMI masih dilakukan oleh instansi secara sendiri-sendiri. Untuk itu adanya pelayanan satu atap akan mampu memberi pelayanan dan penanganan saat terjadi masalah. "Jika ada pelayanan satu atap maka mengurus dokumen, pelayanan, penempatan serta perlindungan PMI akan semakin efisien," tuturnya.
Meski sebagai amanat undang-undang namun LTSA tidak diwajibkan dibentuk di setiap kabupaten. Kandati demikian Anas berharap di Kebumen dapat dibentuk LTSA. Ini mengingat kabupaten berselogan Beriman ini, menjadi salah satu kantong PMI di Jawa Tengah. Dengan adanya LTSA pihaknya berharap tak ada lagi masalah pada PMI di luar negeri. "Banyuwangi saat ini saja sudah dapat membuktikan membuat pelayanan yang baik. Untuk itu semestinya Kebumen juga harus mampu," ucapnya. (mam)
