• Berita Terkini

    HONDA BEAT

    Rabu, 01 Agustus 2018

    Jokowi Bertemu Sembilan Sekjen Partai Koalisi

    BOGOR-Saat kubu oposisi masih meraba kawan koalisi dan mematangkan nama calon presiden, koalisi pemerintah sudah tancap gas. Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sekjen para partai pendukung kemarin, koalisi yang berisi sembilan partai itu sudah menyiapkan strategi pemenangan.


    Pertemuan tadi malam (31/7/2018) merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama dengan para ketua umum partai pekan lalu. Sembilan Sekjen hadir pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut.


    Mulai dari partai parlemen, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Hanura Herry Lontung, dan Sekjen Nasdem Jhony Plate. Hingga partai non parlemen seperti Sekjen Partai non parlemen seperti Sekjen PSI Raja Juli Antony, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.


    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ada sejumlah tim yang akan dibentuk dalam waktu dekat. Salah satunya menyangkut tim pemenangan kampanye. "Untuk memastikan jalan kemenangan untuk rakyat dan bapak Jokowi," ujarnya setelah pertemuan di Grand Garden, Kompleks Kebun Raya Bogor, tadi malam.


    Namun, dia belum bisa menuturkan siapa saja yang akan terlibat. Termasuk soal partai mana yang akan menjadi pemimpin koalisi. Menurutnya, hal itu akan dibahas dalam pertemuan lanjutan.


    Selain itu, lanjutnya, tim lain yang disiapkan ialah tim gugus. Dengan tanggung jawab bekerja menyusun visi misi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di periode selanjutnya. Termasuk di dalamnya merumuskan nawacita jilid dua.


    Hasto memastikan ide nawacita masih akan digunakan sebagai daya tawar. Namun diakuinya akan ada perubahan demi menyesuaikan situasi. "Sehingga terjadi sinergi dalam hal visi misi," imbuhnya.


    Sekjen Partai Nasdem Jhony Plate menambahkan, soliditas koalisi yang cepat dan terstruktur di blok pemerintah sebagai adab politik baru yang modern. Meski demikian, dia enggan berkomentar terkait oposisi yang masih mematangkan calon presiden dan mencari kawan.


    Soal peluang PAN masuk koalisi pemerintah atau oposisi, Jhony juga enggan berspekulasi. Yang jadi fokus jajarannya saat ini hanyalah menyusun pemenangan. "Keputusan politik PAN yang menentukan," imbuhnya.


    Di oposisi, sikap Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang telah sepakat mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres belum diikuti Partai Amanat Nasional. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak akan terburu-buru menyampaikan dukungan pada Prabowo, sebelum partainya menghasilkan keputusan resmi organisasi.


    "PAN tidak akan ikut-ikut. PAN akan menggelar Rakernas dulu," kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (31/7).


    Zulkifli menyebut Rakernas atau Rapat Kerja Nasional PAN akan digelar pada 5-6 Agustus atau hari Minggu dan Senin mendatang. Rakernas itu mengagendakan salah satunya keputusan organisasi terkait pilpres.


    "Dalam rakernas PAN itu akan diputuskan, PAN akan berkoalisi dengan partai mana, termasuk soal Capres 2019. Bisa saja dukung dengan nama capres yang sudah ada, tetapi bisa juga dari kader PAN sendiri," kata Ketua MPR RI itu.


    Zulkifli menyatakan, dengan dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir, apa yang dia prediksi hampir menjadi kenyataan. Pertarungan pilpres kemungkinan besar akan diwarnai persaingan Jokowi dan Prabowo untuk kali kedua.


    "Kan bener ramalan kita kan. Hanya akan diikuti dua pasangan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo," jelasnya.


    Zulkifli juga angkat bicara soal rekomendasi Ijtima Ulama, yang mengajukan pasangan calon Prabowo-Salim Segaf Aljufri, dan Prabowo-Abdul Somad. Meski tidak ada kader PAN yang masuk, Zulkifli menaruh perhatian khusus pada rekomendasi Ijtima Ulama yang mengusung Abdul Somad.


    "Ustadz Abdul Somad itu saya kenal lama dan dekat. Intinya dekat saja," kata Zulkifli, tanpa mau menjelaskan lebih lanjut.


    Sementara itu, tiga petinggi dari Partai Gerindra, PKS dan PAN tadi mana melakukan pertemuan di sebuah rumah di kawasan Prapanca, Jakarta. Diketahui, rumah itu adalah milik Maher Algadri, seorang pengusaha yang juga kawan dekat dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto.


    Sejak pukul 19.30, sejumlah petinggi dari tiga partai datang secara bergelombang. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri hadir didampingi Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid. Sekitar 10 menit kemudian, Presiden PKS M Sohibul Iman hadir.


    Sekitar pukul 20.00, Sekjen PAN Eddy Soeparno terlihat hadir. Lalu pada pukul 20.15, Prabowo hadir dengan kawalan ketat, diiringi sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra di mobil terpisah. Diantara rombongan Gerindra, nampak juga juru bicara FPI Slamet Maarif. Ketum PAN Zulkifli Hasan hadir paling akhir sekitar pukul 20.45.


    Sekitar pukul 22.00, pertemuan telah usai. Tiga pimpinan parpol mewakilkan kepada Sekjen mereka untuk berbicara dengan media, yakni Ahmad Muzani mewakili Gerindra, Eddy mewakili PAN dan Mustafa Kamal mewakili PKS. Ahmad Muzani menyatakan, Gerindra, PKS dan PAN berkumpul untuk membicarakan perkembangan koalisi. Masuknya Partai Demokrat dalam koalisi menjadi topik pembahasan utama.


    "Kami sepakat koalisi menerima dengan baik dan tangan terbuka bergabungnya Demokrat," kata Muzani.


    Menurut Muzani, Demokrat memang tidak diundang dalam pertemuan kemarin malam. Gerindra, PKS dan PAN sebagai partai yang telah dulu menjalin koalisi memang ingin memastikan sama-sama posisi Partai Demokrat.


    "Kalau kami sama PKS dan PAN kan sudah berkali-kali bertemu," kata Muzani.


    Untuk selanjutnya, kata Muzani, akan disusun pembahasan koalisi antar partai. Namun, pertemuan antar empat pimpinan partai akan diawali dengan pembahasan antar Sekjen partai.


    "Khususnya membahas hal-hal teknis, akan dibicarakan satu dua hari ke depan," kata Muzani, lalu meninggalkan para wartawan.


    Tanggapan JK

    Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan tidak akan memaksakan diri untuk maju menjadi calon wakil presiden bila ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi melebihi masa pendaftaran Pilpres. Dia menuturkan tentu tidak mungkin maju sebagai cawapres.


         ”Kalau lewat dari tangal 10 (Agustus), pasti tidak sempat, tidak mungkin (mendaftar cawapres, Red),” ujar JK di Istana Wakil Presiden, kemarin (31/7).


         Hingga kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) belum memastikan waktu sidang pembacanaan putusan atas perkara gugatan yang diajukan Partai Perindo. JK mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam gugatan terkait masa jabatan wakil presiden. Intinya, adalah permintaan tafsir pasal 7 UUD 1945 tentang dua periode wapres.


    Di sisi lain, masa pendaftaran capres cawapres akan dimulai 4 hingga 10 Agusutus. Artinya kurang dari sepuluh hari lagi. Sehingga JK punya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai cawapres. Sebelumnya JK juga sudah menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait dengan gugatan tersebut.


    Namun, JK juga masih optimistis putusan MK tersebut bisa dibacakan sebelum 10 Agustus. Lantaran, Selama ini ada pula perkara-perkara yang diselesaikan dalam hitungan hari.


    ”Tapi dari MK itu ada juga yang keputusannya singkat. Malah ada yang hanya lebih dari sehari, atau dua hari, atau 30 jam, waktu itu keputusan tentang KTP elektronik. Cepat juga itu,” ungkap JK. Tapi, dia menyerahkan semuanya kepada keputusan dari hakim konstitusi.


    JK mengungkapkan alasannya untuk mengajukan sebagai pihak terkait dalam gugatan Perindo ke MK. Dia menuturkan bahwa MK dibentuk sebagai tempat orang untuk bertanya sesuai ketentuan konstitusi. Sehingga dia menyebut upaya yang dia lakukan itu adalah bentuk dari sitem demokratis yang berjalan.


    ”Tempat orang menyampaikan gugatan apabila ada UU yang diperkirakan tidak sesuai UUD. Justru itu letaknya, jadi itu faktor yang dijalankan secara demokratis, karena itu melewati mahkamah. Kita tunggu aja hasilnya bagaimana,” jelas JK.

    (far/bay/jun/ttg)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top