"Yang inovatif, yang mampu mengentaskan kemiskinan dan mengeluarkan dari predikat kabupaten termiskin," kata Qoriah, membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Jumat (22/6/2018) sore.
Qoriah mengungkapkan, jumlah pencari kerja di Kabupaten Kebumen pada 2017 sebanyak 17.380 orang. Sedangkan, yang terserap di dunia kerja hanya kurang lebih 3.000 orang. "Sisanya menganggur dan menjadi beban pemerintah daerah. Inilah penyakit kemiskinan yang harus kita obati terlebih dahulu," ucapnya.
Menurutnya, untuk menggerakkan perekonomian satu juta jiwa penduduk Kabupaten Kebumen dibutuhkan setidaknya 15 perusahaan besar. Dengan alasan itu, Fraksi Nasdem meminta Disperindag, dan DPMPTSP bersama Disnakertrans untuk dapat menggaet para investor.
Baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), untuk dapat membuka usaha di Kebumen. "Sehingga bisa menyerap tenaga kerja serta bisa mengatasi masalah kemiskinan dan menambah PAD bagi Kabupaten Kebumen," tegasnya.
Disisi lain, data Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kebumen SD-SMP 85 persen , SMA 10 persen, D3-S1 5 persen. Kondisi ini, kata Qoriah, sangat memprihatinkan, karena jika dilihat maka tenaga kerja yang dihasilkan hanyalah buruh kasar.
"Yang tentunya akan menjadi penyumbang pengangguran yang akan menjadi beban pemerintah daerah. Akan tetapi Fraksi Nasdem memandang ini bukanlah masalah selama sektor pendidikan informal kita baik dan jelas karena hal ini pernah terjadi di Bali," bebernya.
Terlebih, Kebumen memiliki Kampung Inggris, Kampung Arab dan Kampung Jawa. Yang diharapkan bisa menopang atau membantu kemampuan generasi muda Kebumen dalam berbahasa asing.
"Walaupun tingkat pendidikan rendah tetapi bila menguasai bahasa asing, hal ini tentu akan membantu anak-anak kita untuk bekerja dan berprestasi," imbuhnya.
Terkait kegiatan Kampung Inggris Kebumen yang menggunakan dana BOS, Fraksi Nasdem meminta Dinas Pendidikan untuk membuat standar output yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilan. "Fraksi Nasdem juga meminta Dinas Pendidikan untuk membuat kompetisi sebagai uji keberhasilan dari kegiatan tersebut," kata dia.
Disi lain, Fraksi Nasdem DPRD Kebumen, menyayangkan masih banyak sektor yang belum digarap secara optimal. Fraksi Nasdem meminta Eksekutif untuk memaksimalkan sektor-sektor yang belum tergarap tersebut, jika tidak mampu maka bisa menggandeng pihak swasta.
"Juga memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kebumen, sehingga diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah," kata Qoriah, tanpa menyebut sektor apa saja yang belum tergarap.
Meski demikian, Fraksi Nasdem mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah pada 2017 lalu sebesar sebesar 4,1 persen. Yaitu terdiri dari pendapatan transfer sebesar 83,46 persen dan pendapatan asli daerah sebesar 16,35 persen serta pendapatan daerah yang sah sebesar 0.19 persen.
"Jika dilihat pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer daerah, Fraksi Nasdem meminta kepada seluruh OPD dan dinas untuk bisa memaksimalkan dan meningkatkan PAD Kabupaten Kebumen," pinta Qoriah.
Disisi lain, Fraksi Nasdem meminta Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan Kebumen untuk melakukan studi banding terkait konsep smartcity. Yakni bagaimana sebuah sistem bisa membantu memaksimalkan pendapatan daerah.
Misalnya mulai dari sistem perparkiran, pendapatan tempat-tempat usaha yang langsung bisa terhubung dengan Bapenda, Efisiensi penerangan jalan. "Dalam hal ini fraksi Nasdem mendukung kedua dinas untuk belajar dan menerapkan sistem tersebut di Kebumen," tegasnya.
Melalui juru bicaranya, Yuniarti Widayaningsih, Fraksi Partai Golkar DPRD Kebumen, menyoroti permasalahan pendidikan di Kabupaten Kebumen memiliki masalah yang krusial.
Menurut Shelly (sapaan akrabnya) secara faktual jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di Kabupaten Kebumen tidak mencukupi kebutuhan.
"Sehingga sekolah mengangkat sendiri guru non PNS dengan imbalan minim dan tanpa proses acuan perekrutan yang jelas," kata Yuniarti Widayaningsih, saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Akibatnya tenaga guru dan kependidikan yang direkrut berpotensi tidak memenuhi standar Kementerian Pendidikan. Selain nilai imbalannya kecil, pemberian honorarium antar sekolah berbeda besarannya, yang berakibat menurunnya kualitas pengajaran.
"Fraksi Parta Golkar minta penjelasan langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Mengingat jumlah guru non PNS yang besar di Kabupaten Kebumen dalam pengamatan kami juga tidak merata distribusinya," tandasnya.
Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo, didampingi Wakil Ketua Miftahul Ulum. Hadir mewakili Plt Bupati, Pj Sekda Mamud Fauzi. Rapat Paripurna dimulai pukul 14.45 WIB dengan jumlah anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang.(ori)
