Akhir-akhir ini banyak pejabat diberitakan bukan karena keberhasilan akan mengelola pemerintahan, namun karena kasus yang menyangkut mereka. Dari tahun 2017 KPK telah menemukan adanya sindikat tindak korupsi yang dilakukan para pejabat. Hal itu pasti menimbulkan stigma negatif masyarakat akan politik pemerintahan, pemerintah harusnya mampu mengabdi kepada negara malah membuat rugi.
Karena keserakahan akan jabatan membuat pudarnya akan adanya lagi kejujuran dan kepercayaan.
Di awal tahun ini saja sudah ada 7 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Salah satunya yang membuat geger adalah Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad yang di OTT oleh KPK.
Walaupun itu terjadi sudah beberapa waktu lalu, namun dampaknya pasti masih dirasakan sampai saat ini. Sekarang posisi Yahya digantikan oleh wakilnya yaitu Yazid Mahfudz. KPK menempatkan Fuad sebagai tersangka karena diduga telah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan APBD 2016.
Banyak kasus yang menjerat pejabat politik di masa ini membuktikan bahwa sangat jeleknya sistem yang berjalan di roda pemerintahan. Kesalahan memang bukan seutuhnya ada pada pemerintah tapi juga pada individunya yang memang mempunyai mindset politik yang salah.
Mungkin sebagian menilai bahwa politik itu adalah lapangan pekerjaan yang akan menghasilkan banyak uang, bukan lah untuk pembangunan demi terwujudnya cita dan tujuan negara yang sebenarnya.
Sebagai masyarakat yang melek politik patutlah untuk mencurigai pejabat yang baru diangkat tapi hidupnya sudah bergelimang harta.
Tidak hanya itu, tidak korupsi bisa terlihat ketika ada proyek pembangunan yang di adakan. Proyek dijadikan sebagai bisnis, seperti yang sudah-sudah seperti proyek E-KTP yang berhasil membuat ketua DPR Setnov menjadi tersangka, proyek pengadaan infrastruktus kesehatan, dan lainnya.
Tentu ini sangat merugikan negara, karena pembangunan proyek merupakan salah satu agenda negara untuk meningkatkan kualitas dan mutu masyarakat malah disalah gunakan. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan proyek pastinya sangat tinggi. Jika korupsi yang dilakukan memakan dana perbagian, anggaran semula hanya akan masuk ke kantong pejabat untuk menambah kekayaan.
Ini semua menjadi pembelajaran dan evaluasi, pemerintah bahwasanya harus lebih terbuka dan transparan sehingga semua kebijakan pembanguna juga bisa terkontrol oleh masyarakat. Mungkin ini bisa meminimalisir akan adanya korupsi karena gerak-gerik pemerintah akan diketahui rakyatnya. Sehingga politik Indonesia bisa kembali lagi sesuai ideologi dan cita-cita negara.
DATA DIRI PENULIS
Nama : Rizki Nur Hidayah
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : PKn
Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Rumah : Lumbu, Rt 02, Rw 01, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen
No. Telp. : 085702562224
