• Berita Terkini

    Wednesday, April 4, 2018

    Jateng Masih Kekurangan Penyuluh KB

    IMAM/EKSPRES
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)-Jumlah penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Tengah hanya berjumlah 1.988 orang. Padahal jumlah desa dan kelurahan sebanual 8.579. Sedangkan secara nasional jumlahnya berkurang hingga 50 persen bila dibandingkan dengan periode tahun 1970-2000.

    Sebelumnya jumlah penyuluh mencapai 38.000 sedangkan kini hanya tersisa sekitar 15.000 pasca peralihan personil di bawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di Jawa Tengah jumlah penyuluh tidak tercapai rasio ideal yakni 1 penyuluh membina empat desa.  Kini realita yang ada satu penyuluh dapat membina sampai 10 desa.

    Padahal penyuluh KB memiliki tugas yang tidak memulu soal keluarga berencana melainkan juga tentang kependidikan dan pembangunan keluarga. Untuk memaksimalkan kinerja sekaligus meningkatkan kualitas penyuluh, BKKBN Provinsi Jawa Tengah menggelar Temu Kerja 344 Penyuluh KKBPK se eks Karesidenan Kedu. Ini dilaksanakan di Rumah Makan Candisari Karanganyar, Rabu (4/4/2018).

    Acara Temu Kerja itu juga hadiri Asisten III Sekda Kebumen Widiatmoko mewakili Wakil Bupati. Turut hadir pula Kepala Dinsos PPKB Kebumen dr H A Dwi Budi Satrio MKes
    Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Sigit Priohutomo MPH pihaknya telah berusaha mengusulkan penambahan tenaga penyuluh, namun masih terbentur keterbatasan hingga belum dapat terealisasi. "Peran penyuluh sangat penting untuk mengimplementasikan program pembangunan manusia," tuturnya.

    Saat ini menurutnya, Indonesia emas masih tertunda. Hal ini lantaran penduduk produktif saat ini justru kebanyakan dari perempuan. Padahal perempuan produktivitasnya masih kurang bila dibandingkan dengan laki-laki.

    Maka penting sekali untuk meningkatkan kompetensi perempuan, yakni dengan pendidikan yang tinggi. Selain itu diperlukan juga lapangan pekerjaan untuk menampung perempuan yang produktif.

    "Tugas ini bukan semata menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi daerah juga perlu dengan memberikan anggaran yang pro terhadap pembangunan manusia," tegasnya.

    Sementara itu, Kabid KB Perwakilan BKKBN Jateng Agus Pujianto menyampaikan,  temu kerja tersebut dimaksudkan agar dapat menciptakan dan meningkatkan profesionalisme penyuluh dalam bertugas. Penyuluh merupakan ujung  tombak dari program pemerintah sehingga arah kinerjanya harus baik agar maksimal. "Penyuluh sumberdaya potensi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat," ucapnya. (mam)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top