 |
| MAli/jawapos |
Pantuan di lokasi, massa berkaos hitam yang berjumlah ribuan terlebih dahulu ada di kawasan CFD. Mereka membawa spanduk yang berisi dukungan untuk mengganti presiden pada 2019 sambil berjalan berkeliling meneriakan untuk ganti presiden. Ada pula orang yang berjualan kaos, pin, stiker, topi, dan marchandise lain di sepanjang area CFD. Meraka membaur dengan pedagang lainnya.
Sekitar pukul 08.30, tiba-tiba muncul ratusan massa berkaos putih yang berasal dari arah Sudirman menuju Thamrin melalui bundaran HI. Mereka tidak membawa atribut lain seperti spanduk. Saat berjalan, mereka pun berjalan biasa tanpa berteriak-teriak.
Insiden pun terjadi di sekitar pintu masuk depan Hotel Indonesia Kempinski saat dua massa tersebut bertemu. Massa berkaos hitam yang berjumlah lebih banyak berteriak-teriak dengan nada tinggi. ”Nasi bungkus nasi bungkus,” ujar salah seorang pengujung sambil mengibas-kibaskan uang.
Suasana pun jadi lebih ricuh lantaran ada yang meminta massa berkaos putih untuk melepaskan T-sirt yang memang untuk baju rangkap itu. Sediktinya lima orang yang akhirnya melepaskan kaos tersebut.
Insiden itu juga membuat seorang perempuan berbaju putih marah. Lantaran seorang anak lelaki yang bersama dia takut dan menangis. Polisi akhirnya datang dan memberikan barikade. Mereka mengawal massa berkaos putih ke arah Sarinah. Tapi, setelah itu masih ada sweeping terhadap pengunjung lain yang berkaos putih.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Roma Hutajulu menerangkan, ada dua kelompok yang beraktivitas di Car Free Day (CFD), Bundaran Hotel Indonesia, kemarin. Ada yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja dan #GantiPresiden2019.
Roma mengatakan bahwa mereka yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja melakukan jalan sehat dengan rute Patung Kuda Arjuna Wiwaha menuju Bundaran Hotel Indonesia lalu kembali ke Patung Kuda lagi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, petugas menghimbau kepada massa kaos #DiaSibukKerja untuk tidak melintas ke Bundaran HI. Sebab, masih kata Roma, ada massa dengan kaos #GantiPresiden2019.
Setelah mendapat arahan tersebut, menurut Roma, massa #DiaSibukKerja tidak ada masalah. Mereka menuruti arahan dari polisi. "Mereka (massa #DiaSibukKerja, red) memulai kegiatan jalan sehat dengan dikawal polisi bersepeda," tambahnya.
Namun diduga ada beberapa dari massa #DiaSibukKerja tertinggal, sambung Roma. Nah, saat itulah diduga massa #DiaSibukKerja yang tertinggal mengalami intimidasi.
Roma mengklaim, jika pihaknya telah menurunkan dua kompi, sekitar 200 persinel, untuk mengamankan aksi #DiaSibukKerja dan #GantiPresiden2019. "Ada jaga di aksi #DiaSibukKerja dan #GantiPresiden2019.
Polisi berpangkat tiga melati itu menyatakan, pihaknya masih mendalami apakah ada tindak pidana di aksi tersebut. Jika ada, tentu akan ditindak, ungkap Roma. "Namun, sejauh ini memang belum ada yang membuat laporan di kepolisian. Kami sudah melakukan pendalaman secara maksimal," katanya.
Dihubungi melalui telepon, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Argo Yuwono mengharapkan, ke depan, kegiatan CFD bisa digunakan untuk ajang silaturahim dan berolahraga. "Ke depankan kegiatan positif," ujar mantan Dirtahti Polda Kaltim tersebut.
Dia menyampaikan, petugas telah dikerahkan untuk mengamankan CFD tiap Minggu. Ada dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Direktorat Obvit Polda Metro Jaya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, gerakan tagar 2019 ganti presiden yang dilakukan di car free day merupakan aksi sepontan dan tidak ada yang mengerakkan. “Semuanya natural, tidak ada yang mengkoordinir,” terang dia. Pendukung ganti presiden melakukan aktifitas jalan-jalan pagi dengan damai dan tertib.
Menurut dia, setiap masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka, termasuk mereka yang ingin adanya pergantian presiden pada pemilu tahun depan. Mereka ingin ada pergantian kepimpinan, sehingga Indonesia akan semakin lebih baik.
Mardani menyatakan, semua pihak harus menghargai pilihan masing-masing. Para pendukung Jokowi harus menghormati masyarakat yang ingin adanya pergantian presiden. Sebaliknya, mereka yang mengusung tagar 2019 ganti presiden juga harus menghargai pendukung Jokowi.
Sikap tenggang rasa harus dikedepankan, agar tidak terjadi gesekan antar masyarakat. Jika semua bertenggang rasa, dia yakin peristiwa di car free day tidak terjadi lagi.
Dia menyatakan, semua pihak harus menyadari bahwa mereka adalah sama-sama warga Indonesia. “Kita adalah satu dalam Indonesia,” ucap anggota DPR RI itu.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, siapa pun dan pihak mana pun tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak demokratis dan tidak etis dalam menyampaikan pilihannya. “Cara-cara yang teroristik dan intimidatif harus kita lawan, karena merupakan musuh persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa,” terangnya.
Dia berharap, masyarakat tidak mudah terhasut dan terprovokasi dengan premanisme politik. Menurut anggota DPR RI itu, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi yang damai, inklusif dan berkepribadian bangsa.
Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman menuturkan kericuhan di CFD itu sangat berpotensi berulang bila tidak segera diatasi. Lantaran, masih banyak masyarakat yang memilih berdasarkan ikatan-ikatan primordial atau politik identitas. ”Ada ikatan tertentu yang kemudian pokoknya orang itu. Pokonya Jokowi atau pokoknya bukan Jokowi,” ujar dia.
Sunyoto menyebut peran elit partai politik justru harus lebih kelihatan dalam mendinginkan suasana itu. Lantaran orang-orang yang masih memilih berdasarkan ikatan primordial itu rawan terjebak dalam konflik.
”Lalu para politisi berikan pendidikan politik bagi kader-kadernya. Biar lebih rasional tidak primordial. Basisnya program apa yang bisa sejahterahkan masyarakat,” ungkap dia.
Pengamat sosial Sigit Rochadi mengungkapkan yang menjadi persoalan utama adalah dua kelompk itu kan saling berhadap hadapan di ruang terbuka. Maka sangat mudah terjadi gesekan fisik yang terjadi disitu adalah intimidasi sejumlah orang jauh jumlahnya lebih besar. Termasuk anak-anak kecil yang ikut orang tuanya.
”Nah, sebenarnya pola seperti ini harus dihindari. Bentuk dari diskriminasi. Tapi, saya juga tidak habis pikir. Elit politik menempuh cara ini,” ungkap dia.
Dia menyebutkan tempat-tempat terbuka atau ruang sosial seperti CFD itu memang harus dihindari dari aktivitas politik. Perbedaan politik itu memang suatu yang sah. Tapi, cara-cara yang intimidatif dan provokatif tentu tidak dibenarkan.
”Baris teriak-teriak tak masalah. Masalahnya yang berbeda politik diintimidasi dimaki-maki, tidak elegan, tidak siap bersaing dengan konsep yang dimiliki,” ujar dia. (sam/jun/lum)
