 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Di tahun 2017, sedikitnya masih ada 233 ribu penduduk miskin atau 19,60 persen dari jumlah penduduk Kebumen. Angka itu, masih lebih tinggi dari kemiskinan di level provinsi (Jateng) dan nasional.
Angka kemiskinan ini, disebut Wabup, berkait erat dengan angka pengangguran yang juga tinggi dan menunjukkan tren meningkat.
Hal itu disampaikan Wabup saat membuka pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) 2019 di Gedung Pertemuan Setda Kebumen, Selasa (27/3/2018).
Namun demikian, kata Yazid Mahfudz, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,26 persen. Dari 19,86 persen tahun 2016 menjadi 19,6 persen di tahun 2017. Hingga saat ini Kabupaten Kebumen masih menempati peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah.
Menurut Gus Yazid, permasalahan kemiskinan berkaitan erat dengan tingginya angka pengangguran di Kebumen. Pada 2017, angka pengangguran mencapai 5,58 persen dari total angkatan kerja.
Tak hanya itu dalam beberapa tahun terakhir angka pengangguran mengalami tren meningkat. Bahkan melampaui angka pengangguran di tingkat provinsi dan nasional. "Oleh karena itu kita harus fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Kebumen menggelar Musrenbang RKPD selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (27-28/3). Hadir pada pembukaan acara tersebut seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kebumen, Camat, Kepala Desa, akademisi, aktivis hingga LSM.
Pada kesempatan itu juga dilakukan pemberian anugerah perencanan Kabupaten Kebumen bagi insan-insan perencana. Selain itu, juga penganugerahan kreasi dan inovasi bagi para inventor terbaik. Serta pemberian bantuan sosial berupa kursi roda untuk penyandang disabilitas dan pembangunan RTLH dari Baznas Kebumen.(ori)
