• Berita Terkini

    Sunday, February 11, 2018

    Partisipasi Pilgub di Pekalongan Alami Tren Penurunan

    MUHAMMAD HADIYAN/RADARPEKALONGAN
    PEKALONGAN - Angka partisipasi pemilu di Kabupaten Pekalongan mengalami tren penurunan, baik pemilihan bupati, presiden, legislatif, maupun pemilihan gubernur (Pilgub). Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi pihak KPU setempat untuk meningkatkan angka partisipasi, khususnya pada Pilgub yang di tahun 2013 lalu masuk dalam peringkat kelima terendah se Jawa Tengah. Sehingga meningkatkan angka partisipasi ini menjadi PR bagi KPU, terlebih partisipasi pada pelaksanaan Pilgub yang tidak lama lagi akan digelar.

    Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir, dalam forum dialog bersama wartawan dan aktivis mahasiswa, akhir pekan kemarin, mengungkapkan, pencapaian partisipasi pemilih Kabupaten Pekalongan mengalami tren penurunan.

    Menur data dari KPU setempat, pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2006 lalu, mencapai 74 persen, 2011 menurun di angka 68 persen, kemudian sedikit naik lagi di tahun 2015 sebanyak 70 persen. Kemudian untuk pemilihan legislatif tahun 1997, partisipasi pemilih Kabupaten Pekalongan cukup fantastis, yakni 93 persen, lalu turun pada 2004 menjadi 85 persen, begitupula di tahun 2009 : 69 persen, dan naik tiga persen di tahun 2014 menjadi 72 persen.

    Sedangkan Pilpres, tahun 2004 pada putaran pertama parsipasi menembus 79 persen, putaran kedua turun jadi 75 persen. Di tahun 2009 makin turun jadi 67 persen, dan di tahun 2014 juga 67 persen.

    "Untuk pemilihan gubernur, di tahun 2008 angka partisipasinya 54 persen, kemudian turun jadi 47 persen di tahun 2013. Saat itu kita posisinya terendah kelima se Jawa Tengah," terang Mudasir.

    Menurutnya, ada salah satu regulasi, yang membuat angka partisipasi di Kabupaten Pekalongan ini tidak maksimal dalam ajang pemilu. Aturan tersebut menyatakan, bahwa warga negera yang tercatat dalam data kependudukan, harus dicantumkan dalam daftar pemilih. Meskipun yang bersangkutan ada di luar negeri/kota, dan tidak ada ada kepastian untuk datang ke lokasi saat pemungutan suara.

    "Pada pemilu legislatif terdahulu. Ada data dari dinas terkait, bahwa terdapat 32ribu warga Kabupaten Pekalongan yang posisinya ada di luar kota, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Regulasi ini tentu cukup mempengaruhi angka partisipasi," terangnya.

    Ia berharap, ada kepastian sepanjang seseorang itu tidak di tempat. Maka dari itu, ia mengajak para stakeholder yang hadir dalam dialog itu, untuk bersama-sama menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih dalam perhelatan demokrasi Indonesia.

    "Kita juga terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada para pemilih pemula di sekolah-sekolah," tandasnya.

    Forum dialog itu juga dihadiri Kepala Dinkominfo, Anggota Panwaslu Kabupaten Pekalongan, dan pengamat politik dari akademisi. (yan)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top