• Berita Terkini

    Monday, November 20, 2017

    Sudah Ikhlas, Setnov Tunjuk Idrus Plt Ketum

    JAKARTA – Partai Golongan Karya langsung melakukan langkah-langkah konsolidasi pasca penahanan Ketua Umum Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan pelaksana tugas (plt) Ketua Umum menjadi agenda pertama yang akan diputuskan Partai Golkar. Sejumlah nama berpeluang menjadi plt Ketum, namun Setnov selaku Ketum juga telah mengambil haknya dengan menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar.


      Jika tidak ada aral melintang, penetapan Plt Ketum Golkar akan dibahas sebagai agenda utama dalam rapat pleno Partai Golkar yang berlangsung hari ini. Munculnya nama Idrus sebagai sosok Plt Ketum Golkar disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Agung menyebut bahwa Idrus menyampaikan langsung pada dirinya, bahwa dirinya sudah mendapat mandat dari Setnov untuk menjabat posisi Plt Ketum.


      ”Tadi pagi (kemarin, red) Idrus ke rumah saya, menyampaikan itu kepada saya,” ujar Agung usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, kemarin (20/11).


      Agung menyebut bahwa Idrus tidak menunjukkan surat penunjukan itu kepada dirinya. Namun, dirinya meyakini pada saat pleno nanti Idrus akan menyampaikan sikap dari Setnov itu. Dalam hal ini, Dewan Pakar siap mendukung keputusan Setnov terkait penunjukan Plt Ketum itu. ”Kami mendukung keputusan Ketum Golkar atas saudara Idrus,” ujarnya.


      Hanya saja, Dewan Pakar sedikit berbeda dengan Setnov soal posisi Sekjen yang bakal ditinggal oleh Idrus jika benar menjadi Plt Ketum. Setnov dalam hal ini menunjuk Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif  Yahya Zaini sebagai Sekjen. Dalam hal ini, Dewan Pakar merekomendasikan tiga nama lain, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Lamhot Sinaga atau Sarmuji sebagai Sekjen.


      ”Kami nilai pak Yahya sudah mendapat tugas untuk persiapan pemilu, itu jauh lebih berat,” kata Agung terkait pertimbangan menolak Yahya.


      Namun, kata Agung, rekomendasi Dewan Pakar itu tentu tidak bersifat mutlak. Surat rekomendasi itu  nantinya akan disampaikan kepada DPP untuk disampaikan pleno sebagai bagian dari pertimbangan. ”Keputusan sepenuhnya ada di DPP, bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, kami harap jangan ditolak, lah,” ujarnya.


      Penetapan Plt Ketum, lanjut Agung, diharapkan bisa merumuskan langkah-langkah strategis. Dalam hal ini, Agung berharap Plt Ketum bisa segera melakukan konsolidasi partai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hal ini mengingat, posisi Plt Ketum tidak memiliki kuasa seperti Ketum yang definitif. ”Kami harap bisa digelar paling lambat akhir Desember,” ujarnya.


      Dalam hal ini, penahanan Setnov juga berarti terdapat kekosongan di kursi Ketua DPR. Partai Golkar dalam hal ini memiliki hak penuh untuk mengisi kekosongan itu. Namun, Agung menegaskan bahwa saat ini fokus Partai Golkar adalah menetapkan Plt Ketua Umum. ”Itu belum jadi fokus kami,” ujarnya.


      Pada bagian lain, Idrus tidak mau menjawab terkait keputusan Setnov yang menunjuk dirinya sebagai Plt Ketum. Menurut Idrus, pembahasan Plt Ketum baru akan dilakukan pada pleno yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. ”Silahkan nanti lihat di pleno,” kata Idrus.


      Idrus menyebut bahwa dirinya sudah menghubungi sejumlah sesepuh Partai Golkar. Pada intinya, para sesepuh meminta agar segera dilakukan konsolidasi. Konsolidasi internal itu menurut Idrus juga sudah disetujui oleh Setnov, dan menjamin tidak akan menghalang-halangi proses internal Golkar yang akan terjadi.


      ”Ya, Pak Novanto mengikhlaskan semua sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak akan melakukan sesuatu yang menghambat mekanisme-mekanisme, baik di Golkar maupun DPR,” kata Idrus.


      Meski Idrus sudah mendapat rekomendasi dari Setnov, internal kepengurusan DPP Partai Golkar menilai keputusan itu bukan harga mati. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyatakan, siapapun bisa menjadi Plt Ketum, asalkan mendapat persetujuan dalam pleno Partai Golkar nanti.


      ”Belum tentu (Idrus), bisa Ketua Harian (Nurdin Halid), bisa Sekjen, bisa juga Airlangga (Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, red),” kata Nusron.


      Menurut Nusron, sebelum menunjuk Plt Ketum, pleno Partai Golkar harus membahas isu yang tak kalah penting. Dalam hal ini, pleno harus mengetok palu keputusan untuk menonaktifkan Setnov dari jabatan Ketum terlebih dahulu. Hal ini mengingat yang bersangkutan menjalani penahanan di KPK. ”Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum,” ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI itu.


      Baru setelah itu, kata Nusron, baru menetapkan pimpinan sementara atau Plt Ketum. Dalam hal ini, semua yang hadir dalam forum pleno memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Namun, secara pribadi Nusron memilih sosok Airlangga sebagai sosok Plt Ketum.


      ”Pak Airlangga itu punya peluang. Apalagi wonge bagus, habis ketemu Presiden, iya kan? Ya kalau soal itu, bagus wonge, kan njawani, kalem. Tapi semua masih proses,” ujarnya.


      Dikonfirmasi terpisah, Nurdin menegaskan bahwa dirinya selaku Ketua Harian saat ini sudah mendapat mandat untuk memimpin Partai Golkar. Karena itu, dirinyalah nanti yang akan memimpin pleno DPP Partai Golkar. Terkait agendanya, Nurdin menyerahkan sepenunya pada forum. ”Kalau Ketua Harian sesuai AD/ART otomatis, saya besok (hari ini) hanya mengantar pleno,” kata Nurdin.


      Dalam hal ini, Nurdin menyatakan siap memimpin rapat secara demokratis. Jika forum menginginkan agenda penetapan Plt Ketum, dirinya siap untuk memimpin agenda itu. Namun, secara pribadi Nurdin cenderung akan menolak jika nantinya ada yang memintanya menjadi Plt Ketum. ”Yang pasti NH tidak berminat,” ujar cagub Golkar di pilgub Sulawesi Selatan itu.


      Sementara itu, Airlangga Hartarto cenderung menghindar ketika disinggung mengenai rencana pleno Partai Golkar hari ini. ’’Kita Tunggu undangan pleno, ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Dia baru saja melapor kepada Presiden mngenai hasil kunjungan kerja ke Thailand baru-baru ini.


      Meskipun demikian, dia tidak menyangkal ketika disinggung bahwa ditahannya Setnov merusak Citra Golkar. ’’Tentunya harus ada langkah-langkah untuk penyelamatan partai,’’ lanjut pria yang juga Ketua DPP Partai Golkar itu. Apa saja langkahnya, yang akan membahas adalah pengurus-pengurus daerah.


      Dia menolak menyampaikan apa saja wacana yang sudah muncul dari para pengurus daerah. Yang jelas, mekanisme yang ada di Partai Golkar selalu diawali dari aspirasi pengurus-pengurus di daerah. Termasuk di dalamnya usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).


      Airlangga mengakui, memang ada sedikit pesan dari Presiden. Apapun yang terjadi di Golkar diharapkan berjalan dnegan baik. Meskipun demikian, ketika disinggung peluangnya menjadi ketua umum, Airlangga buru-buru mengelak. ’’Saya kan pembanu presiden dan kader partai. Pertama, bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan yang kedua kepada Bapak (Presiden),’’ tambahnya.


      Sedikit berbeda dengan Airlangga, Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang juga menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yakin saat ini kondisi Golkar baik-baik saja. Meskipun ada wacana penggantian ketua umum seiring ditahannya setnov.


      ’’Saya kira biarlah mereka di Golkar itu berproses dengan baik, nggak usah kita terlalu ramai-ramaikan, semua ada mekanismenya,’’ ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Dia datang beberapa saat setelah Airlangga datang ke Istana untuk menemui Presiden.


      Begitu pula saat disinggung mengenai peluang Airlangga untk menjadi ketua umum menggantikan Setnov. Luhut hanya menyampaikan bahwa Airlangga orang baik. Namun, dia mengingatkan bahwa siapapun kader golkar layak menjadi ketua umum. ’’Biarlah Golkar berproses sendiri, jangan kita terlalu banyak nyampurin, nanti bikin suasana tidak enak,’’ lanjutnya.


      Luhut yakin Golkar sudah cukup matang untuk menentukan mana yang terbaik bagi partai berlambang beringin itu. Tidak perlu lagi bergantung pada senior-senior. Mengenai Setnov sendiri, menurut Luhut tidak perlu dibahas lagi. ’’Semua kan ada hukum, ya kita harus patuh kepada proses hukum. Ndak usah didiskusikan itu,’’ tambahnya. (bay/byu)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top