• Berita Terkini

    Monday, November 20, 2017

    Setnov Akui Sempat Minta Perlindungan ke Presiden

    JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya buka suara setelah 5 hari menjalani “drama” perlawanan atas upaya penangkapan dan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyerah kepada lembaga superbodi itu dan berjanji menghormati proses hukum. ”Apapun tetap saya hormati,” ujarnya usai pemeriksaan awal di KPK dini hari kemarin (20/11).


    Setnov keluar dari gedung KPK pukul 01.15. Dia hanya 90 menit berada di ruang pemeriksaan di lantai 3 gedung Merah Putih, sebutan kantor KPK. Ketua umum DPP Partai Golkar itu tidak lagi menggunakan kursi roda seperti saat dia tiba di lobi lembaga antirasuah tersebut pada pukul 23.39 Kamis (19/11). Setnov sudah bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain.


    Di ruang pemeriksaan, penyidik KPK menyampaikan hak-hak Setnov sebagai tersangka sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Bahkan, Setnov juga sudah bersedia menandatangani berita acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan. Pertanyaan yang diajukan penyidik pun dijawab dengan wajar oleh suami Deisti Astriani Tagor itu.


    Setnov juga cukup lama memberikan keterangan kepada media pasca pemeriksaan itu. Yakni, 2 menit 27 detik. Secara umum, Setnov sudah mau menerima dan mematuhi proses hukum yang dilakukan KPK. Hanya, dia tetap mengaku bahwa kondisinya saat ini masih sakit. ”Ya saya sudah menerima tadi (kemarin, Red) dalam kondisi saya yang masih sakit, masih vertigo karena tabrakan,” ucapnya.


    Setnov juga mengakui bahwa dirinya sempat meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu. Langkah itu merupakan bagian untuk mencari keadilan.


    ”Saya sudah melakukan langkah-langkah, mulai melakukan (melaporkan) SPDP di kepolisian dan mengajukan surat perlindungan hukum kepada Presiden maupun kepada Kapolri, Kejaksaan Agung dan saya sudah pernah praperadilan,” ujar pria yang berusia 62 tahun pada 12 November lalu itu. Upaya mencari perlindungan ke presiden itu klop dengan dugaan sebelumnya.


    Saat menghindari upaya penangkapan KPK pada Rabu (15/11) malam hingga Kamis (16/11) sore, Setnov memang disebut-sebut ingin menghadap Presiden Joko Widodo. Langkah itu dilakukan dua kali, yakni pada Kamis pagi dan siang. Kala itu, presiden tengah berada di Istana Bogor. Rencana Setnov pun akhirnya kandas lantaran padatnya jadwal presiden.


    Meski menghormati proses hukum di KPK, Setnov tetap berupaya melakukan perlawanan atas status tersangka yang disandangnya saat ini. Terbukti, dia kemarin (20/11) menunjuk pengacara kondang Otto Hasibuan untuk mendampingi Setnov “melawan” komisi antirasuah. Nama Otto mencuat setelah menjadi pengacara Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida 2016 lalu.


    ”Mulai sekarang, saya dan rekan saya Pak Fredrich akan mendampingi dan membela kepentingan hukum Pak Setya Novanto,” kata Otto yang kemarin menjenguk Setnov di Rutan KPK. Otto mengaku diminta membantu Setnov sejak beberapa waktu lalu. ”Kami akan mempelajari dengan seksama apa yang terjadi sebenarnya,” papar dia.


    Disisi lain, KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah istri Setnov, Deisti Astriani Tagor. Deisti diperiksa selama 8 jam. Dia dimintai keterangan terkait kapasitas sebagai mantan komisaris PT Mondialindo Graha Perdana, pemiliki saham mayoritas PT Murakabi Sejahtera. Sayang, Deisti tidak mau berkomentar terkait pemeriksaan itu.


    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik mendalami kronologis kepemilikan PT Mondialindo dan PT Murakabi. Sebagaimana diberitakan, PT Murakabi merupakan salah satu perusahaan yang mengikuti lelang e-KTP. Perusahaan yang sudah bubar 2013 lalu itu disebut-sebut hanya sebagai kamuflase peserta lelang e-KTP.


    ”Yang kami dalami itu sejarah awalnya bagaimana dan nama saksi (istri Setnov) juga tercantum dalam salah satu perusahaan lain (Mondialindo) dengan jabatan cukup tinggi dan kuat,” terangnya. Pada 2007-2011, PT Mondialindo memang memiliki saham mayoritas di PT Murakabi. Belakangan, kepemilikan saham itu ditengarai fiktif.

    Selain memeriksa para saksi di proses penyidikan e-KTP, KPK kemarin juga menghadirkan saksi penting dalam sidang Andi Agustinus alias Andi Narogong. Yakni, mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dia diminta bersaksi soal indikasi distribusi uang ijon proyek e-KTP yang mengalir ke sejumlah anggota dewan, termasuk Setnov.


    Hanya, Nazar lebih sering menjawab lupa ketika ditanya soal itu. ”Lupa Yang Mulia,” ucap dia saat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menanyakan tentang dugaan jatah uang USD 500 ribu untuk Setnov dari Andi Narogong. ”Itu cerita Mirwan Amir,” jawab Nazar.


    Sementara itu, Presiden Joko widodo hanya tersenyum ketika ditanya soal keinginan Setnov meminta perlindungan kepada dia. ’’Saya kan sudah menyampaikan pada pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada,’’ ujar Jokowi usai membuka Simposium Nasonal Kebudayaan 2017 di Balai Kartini Jakarta kemarin.


    Apakah itu berarti Presiden menolak permintaan Setnov, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh dan memilih mengulangi kalimat yang sama. Pesan agar Setnov mengikuti proses hukum itu dilontarkan presiden di depan wartawan pada Jumat (17/11) lalu di Gedung Nusantara IV kompleks parlemen.


    Yang jelas, Presiden mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa menghalangi aparat hukum untuk memproses hukum seseorang. Dia hanya mengingatkan agar dalam memproses hukum seseorang, aparat tidak bertindak gegabah. ’’Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan Fakta,’’ tegas Jokowi.


    Di sisi lain, Presiden memastikan penahanan Setnov tidak akan mempengaruhi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hubungan antara Pemerintah dan DPR akan tetap baik-baik saja sebagaimana biasanya. Presiden juga tidak berencana membicarakan kemungkinan pergantian Ketua DPR.


    Dia mengingatkan, pergantian pimpinan DPR sepenuhnya merupakan ranah DPR. Untuk mengganti atau menonaktifkan pimpinan lembaga negara, apsti ada mekanisme yang mengaturnya. ’’Mekanisme di DPR selakan berjalan sesuai aturan yang ada,’’ tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Sementara itu, mantan Ketua KPK Bibit Samad Rianto memandang keharusan mengganti Ketua DPR karena menjadi tersangka dan ditahan merupakan hal yang relatif. ’’Kepatutan itu relatif. Orang menganggap seperti itu ya tidak apa-apa,’’ ujarnya sesaat sebelum menemui Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Bina Graha kemarin.


    Dia mengingatkan, di KPK tidak ada keharusan seorang pejabat yang menjadi tersangka mundur atau diberhentikan dari jabatannya. ’’Kalau jadi terdakwa, baru (diberhentikan). Kalau jadi tersangka kan diberhentikan sementara. Tapi itu di KPK, kalau di DPR saya tidak tahu,’’ tambahnya. 


    Terpisah, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, selain persoalan hukum terkait dugaan korupsi e-KTP yang menjerat Setnov, ada juga beberapa laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik, karena sebagai ketua DPR, Setnov tidak bisa melaksanakan tugasnya. “Dan juga dampak terhadap marwah dan kehormatan DPR,” terang dia saat ditemui di ruang MKD kemarin (20/11).


    Ada juga laporan bahwa Setnov dianggap melanggar kode etik, karena dia ditahan, sehingga tidak bisa melaksanakan sumpah dan janjinya sebagai ketua. Tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tentu, laporan itu akan menjadi perhatian MKD dalam memutuskan persoalan tersebut


    Sebelum mengambil sikap, hari ini MKD akan mengelar rapat konsultasi yang akan mengundang para ketua fraksi. Mereka akan dimintai tanggapan dan pendapat terkait masalah yang menjerat Setnov. Pihaknya ingin menyamakan persepsi terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik itu.


    Dasco masih enggan membeberkan opsi apa yang akan diambil MDK. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, dia masih menunggu rapat konsiltasi dengan fraksi-fraksi, sehingga belum bisa menyampaikan opsi yang akan dilaksanakan. “Tunggu saja besok ( hari ini),” ungkap dia.


    Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan DPR belum mengambil sikap terhadap kasus yang menimpa sang ketua. Menurut dia, pihaknya baru bisa mengelar rapat pada minggu depan, karena pada minggu ini masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Ada yang tugas ke luar kota atau ke luar negeri.


    Politikus PAN itu menerangkan, pimpinan DPR tidak mempunyai banyak kewenangan dalam menyikapi pergantian kursi ketua DPR. Pimpinan hanya mempunyai kewenangan untuk menyiapkan pelaksana tugas (Plt) saja. “Kami hanya mempunyai kewenangan administratif saja,” papar dia.


    Terkait pemberhentian pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD2). Pada Pasal 87 ayat (1) dijelaskan bahwa pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. “Maksudnya diberhentikan oleh partainya,” ujar dia.


    Jadi, lanjut legislator asal dapil Jateng itu, pihaknya akan mengacu pada undang-undang yang ada. Jika Partai Golkar memecat Setnov, kemudian menggantinya dengan orang lain, maka pergantian bisa dilakukan. Namun, Setnov masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Seperti kasus Fahri Hamzah yang pernah dipecat PKS, kemudian menang di pengadilan, sehingga dia tetap menjadi pimpinan DPR.


    Opsi lain, lanjut dia, Setnov sendiri yang mengundurkan diri. Namun, dia tentu tidak bisa mendesak Setnov. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada koleganya di DPR itu. “Setnov yang bisa menjawab itu,” ucapnya. (tyo/byu/lum)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top