Muhadjir menuturkan saat ini jumlah guru honorer di sekolah negeri mencapai 736 ribu. ’’Ini belum termasuk guru honorer di bawah Kemenag (madrasah, red),’’ katanya dalam pertemuan bersama guru-guru se-Kab. Bogor di Sekolah Islam Terpadu Al Madina Cibinong, Kab. Bogor kemarin (28/11).
Muhadjir mengatakan peran guru honorer untuk jalannya roda pendidikan tidak bisa diremehkan. Dia mengatakan tahun depan bakal terjadi gelombang pensiun guru negeri cukup banyak. Mencapai 270 ribuan orang guru di seluruh Indonesia.
Nah untuk menambah jumlah guru yang pensiun itu, pemerintah cukup berat jika harus menangkat 270 ribuan guru CPNS baru. ’’Sebab kalau mengangkat 270 ribu guru CPNS baru, dibutuhkan anggaran Rp 40 triliun,’’ tuturnya. Jumlah anggaran yang fantastis itu setara dengan APBN 2018 Kemendikbud. ’’Kalau misalnya Rp 40 persen itu ditanggung Kemendikbud, Kemendikbud bubar tahun depan,’’ jelasnya.
Sehingga ada skenario pengangkatan CPNS baru dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau pegawai kontrak. Itupun jumlahnya tidak akan sampai 270 ribuan orang sesuai dengan jumlah yang pensiun. Untuk itu peran guru honorer masih sangat dibutuhkan.
Terkait dengan gaji guru honorer yang rendah, Muhadjir mengakuinya. ’’Ada yang mengadu gajinya Rp 250 ribu per bulan,’’ tutur dia. Untuk itu sambil menunggu ada pengangkatan CPNS atau P3K, Muhadjir berharap kepala sekolah dan guru PNS yang sudah mendapatkan TPG untuk saweran menambah penghasilan guru honorer.
’’Mari membuat gerakan membagi rezeki di sekolah. Guru honorer diciprati rezeki,’’ jelasnya. Muhadjir mencontohkan seorang kepala sekolah dengan pangkat IIIc bisa mengantongi gaji plus tunjangan hingga Rp 11 juta. Dari jumlah itu bisa disisihkan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para guru honorer. Apalagi tidak sedikit guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah sendiri.
Muhadjir menuturkan ada kecenderungan sekolah negeri menambah kapasitas supaya mendapatkan dana BOS besar. Dia mengatakan upaya itu justru akan menambah masalah baru. Sebab penambahan rombongan belajar harus diikuti dengan penambahan guru dan biaya operasional lainnya.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan banyak kasus tunggakan pembayaran insentif bagi para guru honorer. Khususnya guru honorer di SMA dan SMK, setelah ada pengalihan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi. ’’Jangan sampai sudah bayarannya sedikit, tertunda juga,’’ tuturnya.
Heru menjelaskan rekrutmen CPNS atau P3K bisa menjadi solusi kesejahteraan guru honorer. Dia berharap pemerintah membuka pengangkatan P3K sebanyak 250 ribu orang. Sehingga bisa menutup kebutuhan guru di lapangan. Terkait usulan saweran untuk menambah gaji guru honorer, dia berharap selama ada rasa ikhlas dan tanpa paksaan bisa dicoba. (wan)
