 |
| K-ANAM-SYAHMADANIRATEG_Radar-Tegal |
), menjadi sasaran operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah diduga menerima suap senilai Rp 300 juta. Uang itu terkait dengan proyek pembangunan gedung intensive care unit (ICU) yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Kesehatan Rp 16 miliar.
. Dia ditangkap sekitar usai memimpin rapat evaluasi capaian kinerja triwulanan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Adipura Kompleks Balai Kota Tegal setelah sempat menerima massa Nahdlatul Ulama (NU) yang melakukan unjuk rasa menolak full day school.
Setelah mengikuti rapat, Mashita menuju Pringgitan yang berlokasi hanya beberapa meter dari Gedung Adipura untuk kembali ke ruang kerjanya. Sekitar pukul 17.30, tiga petugas KPK yang dibantu beberapa anggota kepolisian datang dan langsung membawa Bunda Sitha meninggalkan kompleks balai kota dengan menggunakan mobil petugas. Ruang kerja wali kota pun disegel dengan kertas putih bertulisan KPK.
Tentu saja penangkapan itu mengganggu aktivitas kedinasan Bunda Sitha. Sesuai agenda, pada pukul 19.30 wali kota sedianya menghadiri resepsi HUT Ke-72 Republik Indonesia di Kecamatan Tegal Selatan dan Margadana.
Sebelum membawa wali kota, petugas KPK menyegel kantor RSUD Kardinah Kota Tegal. KPK juga menangkap dua pejabat RSUD milik Pemkot Tegal tersebut. Informasinya, salah seorang pejabat RSUD pelat merah itu berinisial CS. Seorang lagi merupakan koleganya yang mengurusi keuangan di rumah sakit tersebut.
Sebelum membawa dua pejabat itu, petugas KPK menyita sejumlah berkas penting. Petugas KPK kemudian menyegel ruang keuangan dan direktur dengan stiker putih bertulisan KPK. Dugaan sementara, penangkapan terkait dengan kasus pembangunan fisik ICU.
OTT Masitha membuat heboh pegawai di Balai Kota Tegal. Meski demikian, tak satu pun pejabat mau berkomentar. Kepala Bagian Humas dan Protokol Hendiati Bintang Takarini sulit dihubungi. Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh belum bisa berkomentar banyak. Dia sedang bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ”Pak Gubernur lagi jumpa pers tentang OTT,” kata Nursholeh melalui pesan singkat.
Sementara itu, puluhan aktivis Kota Tegal menduduki Pringgitan Pemkot Tegal tadi malam. Mereka terlihat senang dan gembira saat mendengar Mashita ditangkap KPK. Para aktivis yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut juga membawa poster yang bertulisan Keadilan untuk Rakyat Kota Tegal. Mereka membentangkan poster itu di pintu masuk Pringgitan seraya berteriak agar Mashita segera diadili.
Humas Komite Penyelamat Kota Tegal Yusqon mengaku senang jika orang nomor satu di Kota Tegal tersebut ditangkap KPK. Sebab, wali kota Tegal sudah berbuat di luar batas. Selain diduga menerima suap sekitar Rp 300 juta, wali kota melakukan mutasi nonjob terhadap sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tegal. Beberapa kepala SKPD juga dimutasi tanpa sebab. Parahnya lagi, lanjut Yusqon, ada tiga ASN yang tidak digaji tanpa surat keputusan (SK) pemberhentian. Mestinya, jika ASN diberhentikan, harus ada SK pensiunnya.
Koordinator Aliansi Kerakyatan Antikorupsi dan Peradilan Bersih Jawa Tengah Komaraenudin mengatakan hal senada. Dia mengaku bersujud syukur setelah wali kota Tegal ditangkap KPK.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di Jawa Tengah. Hanya, dia masih irit berkomentar detail soal OTT tersebut. "Betul ada OTT di Jateng, tunggu konpers besok (hari ini, Red)," ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos melalui Whatsapp.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, OTT tidak hanya dilakukan di Kota Tegal, tapi juga di Balikpapan dan Jakarta. Sebanyak 5 orang diamankan dalam OTT tersebut. Mereka terdiri dari unsur penyelenggara negara, dalam hal ini Wali Kota Tegal dan kelompok swasta. "Uang yang diamankan ratusan juta," ujarnya kepada Jawa Pos.
Sampai tadi malam sekitar pukul 22.00, pihak yang diamankan itu belum tiba di KPK. Khususnya pihak-pihak yang diciduk dari luar Jakarta diperkirakan baru tiba hari ini. Mereka akan diperiksa intensif untuk kemudian ditentukan status hukumnya.
Febri menjelaskan, OTT diduga terkait dengan indikasi rasuah di sektor kesehatan. Hanya, untuk penjelasan detail baru bisa diketahui setelah pihak-pihak yang diamankan selesai menjalani pemeriksaan. ''Ada lokasi yang disegel di Tegal. Kami memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum," paparnya.
Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kasus OTT yang menimpa Wali Kota Tegal. Apalagi, dia mengaku cukup kenal baik dengan yang bersangkutan. “Habis ketemu aku di Rakor Wanita Golkar,” ujarnya kepada wartawan, tadi malam.
Terkait statusnya sebagai wali kota, Tjahjo memilih untuk menunggu pengumuman resmi dari KPK. Jika ditetapkan tersangka dan langsung ditahan, maka pihaknya akan segera menunjuk wakilnya menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tegal. “Agar jalannya pemerintahan di pemerintahan kota tetap tetap berjalan seperti biasa,” imbuhnya.
Dengan kembali terjadinya OTT, Tjahjo meminta semua kepala daerah dan pejabat publik untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai peringatan. “Instropeksi bagi semuanya, khususnya saya untuk lebih memahami terkait area rawan korupsi,” pungkasnya. (nam/yer/fat/c9/agm)
