• Berita Terkini

    Monday, April 17, 2017

    Jelang Pilkada DKI, Kapolri Larang pengerahan Massa ke Jakarta

    JAKARTA – Siapa yang bakal menjadi gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 bakal ditentukan besok (19/4). Dua paslon yang lolos putaran kedua akan berebut suara dari sekitar 7,3 juta pemegang hak pilih. Pemerintah menjamin pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua besok bakal berlangsung dengan aman. Sehingga, pemilih bisa menggunakan haknya dengan tenang.


    Kemarin (17/4), presiden menggelar pertemuan mendadak dengan Wapres Jusuf Kalla dan stakeholder keamanan dalam negeri. Yakni, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pertemuan tidak dilangsungkan di ruang tertutup. Melainkan, di beranda belakang Istana Merdeka yang menghadap langsung ke halaman dalam kompleks Istana Kepresidenan.


    Meski berlangsung dalam suasana yang terkesan santai, pembicaraan sekitar setengah jam itu membahas persoalan serius. Yakni, memastikan tidak ada gangguan apapun selama proses pemungutan dan penghitungan suara besok. Khususnya, gangguan terhadap pemilik suara yang akan menggunakan hak pilihnya di Tempat pemungutan Suara (TPS).


    Presiden mengatakan, hak pilih warga negara dijamin oleh konstitusi dan tidak bisa diganggu gugat. ’’Saya mengajak seluruh warga, semua warga yang memiliki hak untuk memilih, gunakan hak pilih itu tanpa ragu,’’ ujarnya usai pertemuan. Masyarakat pemegang hak suara di pilkada DKI dipersilakan menggunakan hak pilih sesuai keinginannya.


    Menurut Jokowi, dia sudah memerintahkan kepada jajaran pengamanan, baik Polri maupun TNI untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses pemungutan serta penghitungan suara. ’’Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan, tanpa intimidasi dari pihak manapun,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Karena itu, dia yakin pelaksanan pemungutan suara besok bakal berjalan tertib. Sehingga, bisa dihasilkan gubernur dan wakil gubernur yang memang dipilih oleh rakyat. Jika sudah demikian, maka apapun hasilnya itu yang terbaik untuk Provinsi DKI Jakarta.


    Kapolri menuturkan, pihaknya bakal all out mengamankan pemungutan suara besok. Dia sudah menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi gerakan massa ke Jakarta jelang hari H pemungutan suara. Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan Maklumat bersama KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melarang pengerahan massa. Terutama yang berpotensi mengintimidasi pemilih baik secara fisik maupun psikis.


    Intimidasi dalam pencoblosan itu bisa berupa banyak hal. Seperti, gerakan massa dari luar Jakarta untuk kampanye atau mengawasi pencoblosan. Menurutnya, keberadaan massa yang begitu besar di TPS itu bisa membuat intimidasi baik psikis dan fisik. ”Keberadaan massa saat pencoblosan bisa mempengaruhi prinsip kebebeasan dan kerahasiaan pemilih,” ujarnya.


    Karena itu, perintah juga disampaikan kepada para kapolda di Jawa dan beberapa di Sumatera untuk mengeluarkan maklumat yang sama. Bila ada pengerahan massa menuju Jakarta dengan tujuan politik, jajaran polda diminta mengecek betul apa tujuan mereka. Termasuk kemungkinan massa membawa senjata tajam.

    Bila terbukti ada pengerahan masa yang terkesan intimidatif, maka polri dengan kewenangan diskresinya bisa melakukan pengakan hukum. ’’Bahkan dalam bahasa yang lebih tegas, kami bisa amankan yang bersangkutan paling tidak 24 jam,’’ lanjutnya. Apalagi, bila terbukti mereka membawa senjata tajam, melakukan kekerasan, atau tindak pidana lain. Proses hukum sudah menanti.


    Menurut Alumnus Akpol 1987 itu, masyarakat di luar Jakarta tidak perlu ikut mengawasi pencoblosan di ibu kota. Sudah ada mekanisme pengawasan dalam proses pungut hitung suara di DKI Jakarta. Selain pengawas TPS yang ditunjuk Bawaslu, ada saksi paslon, pengamat independen, dan media massa.


    Dari sisi pengamanan, 65 ribu petugas bakal dikerahkan untuk menjamin kelancaran proses tersebut. Terdiri dari 20 ribu polisi, 15 ribu tentara, dan 30 ribu linmas. Secara kuantitas, jumlahnya lebih besar dari putaran pertama. ”Kalau ke Jakarta hanya untuk jalan-jalan silahkan, tapi kalau untuk pilkada tidak boleh,” ujarnya.

    Tito menegaskan, larangan pengerahan massa itu berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Tidak hanya untuk kelompok tertentu, seperti rencana tamasya Al Maidah. Khusus Tamasya Al Maidah, pihaknya sudah mendapatkan laporan bahwa niatnya adalah untuk mengawasi TPS agar tidak terjadi kecurangan.


    Peserta juga akan mencatat bila ada kecurangan yang terjadi. Dia juga sudah mengonfirmasi kekuatan massa, tidak akan sampai 1,3 juta seperti yang diisukan. ’’Tidak semua TPS juga (yang diatangi). Hanya beberapa TPS tertentu yang dianggap berpotensi rawan kecurangan,’’ tambahnya.


    Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, Untuk pengamanan, ada dua fokus utama yang dilakukan. Yakni, pengamanan jalannya pencoblosan putaran kedua dan pengamanan ibukota. Jadi, Polri tidak hanya fokus untuk pilkada, namun juga berupaya menjaga ibukota agar tidak terjadi gangguan keamanan. ”Harapannya pencoblosan lancar dan ibukota juga aman,” paparnya.


    Dia menuturkan jumlah personil gabungan Polri, TNI dan Linmas mencapai lebih dari 60 ribu orang. Harapannya, untuk satu TPS bisa dijaga satu personil Polri. ”Berbeda dengan sebelumnya yang satu personil Polri menjaga dua atau tiga TPS,” jelasnya.


    Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta para elit politik untuk ikut bertanggung jawab menjaga kondusifitas jelang pelaksanaan Pilkada DKI. Salah satu caranya dengan ikut menahan potensi pengerahan massa ke ibu kota.


    “Kepada pimpinan parpol, tim kampanye, masing-masing paslon untuk segera bertindak hari ini. Untuk cegah mobilisasi massa dari pihaknya masing-masing,” ujarnya di Kantor DKPP, kemarin (17/4).


    Sebab dia menduga, aksi menggalang masa, baik yang bertajuk tamasya maupun pengawasan ditenggarai oleh permainan elit politik. “Pimpinan masing-masing tidak bisa lepas tangan. Kalau terjadi mobilisasi massa, itu berarti karena mereka (elit) mengizinkan,” imbuhnya.


    Jimly menegaskan, pengerahan masa tersebut di hari pemungutan suara tidak bisa dibenarkan. Terlepas dari apapun maksud dan tujuannya. Sebab dalam praktiknya, hal itu berpotensi menimbulkan rasa intimidasi maupun ketidak nyamanan bagi pemilih. Jika sudah demikian, maka itu sudah bisa masuk dalam kategori pidana pemilu.

    “Itu jelas tindakan yang salah, jangan melakukan karena itu melanggar. Semua bentuk mobilisasi tidak dibenarkan,” kata mantan Ketua MK tersebut.


    Untuk itu, dia meminta semua pihak, khususnya elit politik untuk mendukung maklumat ataupun kesepakatan bersama yang sudah disepakati pihak kepolisian dengan penyelenggara pemilu. “Kita beri dukungan, dan mohon pimpinan parpol perhatikan ini sebagai sesuatu yang serius,” kata pria yang juga ketua ICMI tersebut.


    Terpisah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin juga tidak setuju dengan ide pengerahan massa ke Jakarta. ’’Kita tidak ingin ada mobilisasi apapun, tidak hanya dari satu pihak, namun dua pihak,’’ ujarnya di kantor Presiden kemarin. sebab, akan timbul masalah kalau ternyata mobilisasi massa itu berdampak pada timbulnya konflik di Jakarta. Dia mengingatkan, bagaimanapun Jakarta adalah ibu kota negara.

    Karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk tidak sampai mengerahkan massa ke Jakarta. ’’Tadi ada juga yang meminta Presiden untuk memanggil kedua tim sukses, jangan sampai justru tim sukses yang menimbulkan masalah,’’ lanjutnya. Kedua tim sukses diminta untuk menurunkan tensi agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.





    Tamasya Al Maidah Bentuk Pengawalan


    Untuk kali pertama dan menjelang coblosan, cagub Basuki T. Purnama dan cawagub Sandiaga Uno yang tengah bersaing di Pilgub DKI 2017 putaran kedua bertemu di satu panggung kemarin. Panggung itu adalah panggung acara Deklarasi Damai Jakarta Aman di Lapangan Silang Barat Monas, Gambir, Jakarta Pusat.


    Pada kesempatan itu, Ahok –sapaan Basuki- menunjukkan keakraban. ”Ini kali pertama saya satu panggung dengan Sandi,” ucap dia. Dia menyatakan, sebenarnya dirinya dan Sandi berteman baik. Tidak ada permusuhan. ”Kami kenal kok,” sambung mantan bupati Belitung Timur tersebut.


    Hanya saja, sambung dia, selama ini banyak orang-orang yang salah paham. Sebab, diduga ada pihak yang sengaja menggambarkan ketegangan hubungannya dengan Sandi. ”Cuma orang-orang bawah saja,” kata dia.


    Mengenai kelancaran pilgub, Ahok optimistis pengawasan berjalan dengan baik. Dia menyatakan kemanangan pihak manapun nanti adalah kemenangan seluruh warga DKI.

    Sementara itu, Sandi menyatakan pilgub harus berjalan demokratis, adil, dan jujur. Dia yakin seluruh warga DKI sudah semakin matang dalam menjalankan demokrasi. ”Mari kita sambut perhelatan ini. Demokrasi harus menyatukan bukan memecah belah,” ujarnya.


    Kedua kandidat tersebut terlihat akrab dan tidak tegang di panggung acara tersebut. Itu ajakan yang nyata bagi seluruh warga DKI agar mau bersatu mewujudkan pilgub yang damai.


    Dalam deklarasi itu, juga ada Ketua KPU DKI Sumarno, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, Pangdam Jaya Mayjen Jaswandi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan.

    Di sisi lain, akan ada aksi Tamasya Al Maidah. Ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ustaz Ansufri ID Sambo mengatakan aksi itu tak lain bentuk pengawalan pilgub DKI.


    "Intinya supaya kemenangan tidak dicederai dengan kecurangan-kecurangan,” kata dia di Aula Buya Hamka, Masjid Al Azhar, Jl Sisingamaharaja, Jakarta Selatan

    Dia menjelaskan, kegaduhan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh semua pihak. pihaknya tidak mau ada tindakan-tindakan yang memancing keributan massa di semua wilayah. Terutama setelah coblosan selesai.


    Menurutnya, massa tamasya nantinya hanya akan datang mengawasi dan mengantisipasi kecurangan atau tindakan yang menyalahi aturan. ”Tidak akan masuk ke TPS,” jelas dia.

    Jika terjadi intimidasi atau tindakan yang menyalahi aturan pihaknya akan bertindak dengan mendukung dan mengajak seluruh pemilih untuk tidak takut menghadapi tindakan negatif apa saja.


    Kemudian, massa akan mendokumentasikan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi. Ini sesuai dengan ajakan penyelenggara kepada warga selama ini, agar mau berpartisipasi mengamankan pilgub dari kecurangan-kecurangan.


    Pihaknya, sama sekali tidak memiliki niat untuk menekan pihak manapun. Massa tamasya juga tidak akan bertindak macam-macam selama keadaan aman dan terkendali. Selama tidak ada pihak yang mencoba merusak pelaksanaan coblosan. ”Kami berjanji,” ucap dia.


    Sementara itu, para paslon dan sejumlah pejabat negara bakal menggunakan hak suaranya di TPS yang berbeda. Presiden Joko Widodo akan menggunakan hak pilihnya bersama ibu negara Iriana Jokowi di TPS 04 Kelurahan Gambir. Lokasinya tetap sama seperti putaran pertama 15 Februari lalu. begitu pula Wapres Jusuf Kalla, masih terdaftar sebagai pemilih di TPS 03 Kelurahan Pulo.


    Ahok akan mencoblos di TPS 56 Kelurahan Pluit, sedangkan Djarot tercatat sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Kuningan Timur. Anies bakal menggunakan hak pilihnya di TPS 28 Kelurahan Cilandak Barat, sementara Sandiaga mencoblos di TPS 01 Kelurahan Selong.  (byu/idr/far/sam/ydh)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top