Tidak tanggung-tanggung, uang yang berhasil disita karena diduga merupakan hasil suap itu senilai Rp 4,7 miliar. Tidak ingin kejadian yang sama terulang, sejumlah perwira itu langsung diusulkan untuk dicopot dari jabatannya.
Informasi yang diterima Jawa Pos, sejumlah perwira tersebut adalah Kombespol S, AKBP S, Kompol M, AKBP EK, AKBP T, AKBP DD, dan Brigadi L. selain itu ada pula, Bripka I, Bripka N, Bripka D. Ada juga pegawai negeri sipil (PNS) yang diperiksa berinisial F dan M.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah perwira tersebut merupakan pengusutan kasus penyimpangan pada seleksi anggota Polri 2015-2016. ”Ada beberapa anggota yang melakukan penyimpangan,” ujarnya.
Dari pemeriksaan pada sejumlah perwira itu ditemukan uang Rp 4.7 miliar yang diduga merupakan hasil suap pada perwira polisi tersebut. Uang tersebut diduga merupakan setoran dalam beberapa periode. ”Saat ini masih dilakukan pemeriksaan, uang itu diambil dari rekening yang ada,” ujarnya.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengungkapkan bahwa oknum nakal tersebut merupakan panitia dalam seleksi atau rekrutmen calon anggota kepolisian. ”Mereka saat ini berstatus terperiksa,” jelasnya.
Sementara Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri Irjen Arief Sulistyanto menuturkan, sejumlah perwira itu langsung dicopot dari jabatannya. Surat keputusannya yang sudah ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian. ”Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto yang mengusulkan itu karena dalam waktu dekat ada rekrutmen calon polisi. Kapolda tidak ingin kejadian yang sama terulang,” ujarnya.
Terkait bagaimana modus yang dilakukan untuk merayu calon polisi agar mau membayar, dia menuturkan bahwa oknum nakal ini memilih calon polisi yang memiliki nilai yang tinggi. ”Mereka kan bisa melihat nilai calon polisi,” ujarnya.
Setelah itu, oknum tersebut mendekati calon polisi ini dan kemudian menakutinya dengan nilai yang buruk. Modus tersebut biasa disebut menembak pengunggang kuda. ”Jadi, sebenarnya, sudah pasti lolos seleksi, tapi ditakut-takuti dengan nilai yang jelek. Akhirnya mau menyetor. Jadi, oknum tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.
Menurutnya, yang dimanfaatkan oknum nakal itu adalah ketidaktahuan dari calon anggota terhadap nilainya. Sehingga, muncul ketidakpercayaan diri yang mudah sekali dimainkan. ”Maka, saya himbau masyarakat yang mendaftar kedepan percaya diri saja. Kalau nilai bagus pasti terpilih, tidak perlu bayar sama sekali. Kalau ada yang bayar itu penipuan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Polri juga melakukan perbaikan sistem untuk menekan kejadian yang sama terulang. Arief menuturkan, sistem yang telah dibuat itu adalah dengan memperlihatkan nilai dari peserta atau calon polisi tersebut. ”Sehingga, peserta bisa mengetahui nilainya masing-masing. Lalu, hasil nilai itu disegel,” tuturnya.
Dengan mengetahui nilainya sendiri, maka calon polisi ini tidak bisa lagi ditakut-takuti oknum nakal. ”Kalau ditakuti nilai jelek, calon polisi sudah tau nilainya kan. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali,” ujar mantan Kapolda Kalimantan Barat tersebut.
Tak hanya itu, Arief menuturkan telah mengumpulkan semua Kepala Biro SDM Polda se-Indonesia terkait kejadian pemeriksaan perwira di Polda Sumsel tersebut. ”Pada semua Kepala Biro sudah saya peringatkan untuk belajar dari kejadian ini. Ini menjadi shock terapi. Jangan pernah menghianati bangsa dan negara,serta kapolri. Inikan kapolri mendelegasikan wewenangnya ke mereka, malah disalahgunakan, ini namanya penghianat,” tegasnya ditemui di ruang kerjanya kemarin (idr)
