Menko Polhukam Wiranto menyebut, pengungkapan kasus e-KTP ibarat bom yang meledak karena menyeret nama-nama besar yang diduga terlibat. Namun, bukan hanya e-KTP yang disebutnya bakal meledak. ”Masih ada (kasus) Hambalang, masih ada (kasus bailout Bank) Century. Banyak yang nanti jadi bom,” ujarnya kemarin (9/3).
Wiranto berharap, pengungkapan kasus yang menyeret banyak nama politikus di legislative maupun eksekutif itu tidak lantas menciptakan gap atau suasana kurang harmonis antara pemerintah dan DPR. “Sebab, kerjasama legislative dan eksekutif sangat penting,” katanya.
Wiranto mengungkapkan, pemerintah sebagai eksekutif wajib mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian pula DPR yang berperan sebagai legislatif. Sebab, kasus korupsi yang ditangani KPK merugikan rakyat. Tidak terkecuali kasus dugaan korupsi e-KTP yang disidangkan kemarin. ”Kegaduhan itu (kasus dugaan korupsi e-KTP) jangan sampai mengganggu kinerja pemerintah,” kata dia.
Mantan Panglima ABRI itu meminta semua pihak tunduk pada aturan. Mengikuti setiap mekanisme dan prosedur yang ditempuh KPK. Dia yakin lembaga antirasuah tersebut profesional menjalankan tugas. Mereka tidak akan pandang bulu terhadap setiap oknum yang terlibat. ”Tidak perlu gaduh lagi. Karena yang menangani satu lembaga peradilan yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat,” pintanya.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menjelaskan, kasus korupsi proyek Hambalang memang bisa dikembangkan oleh KPK. Setelah terbukti menyeret beberapa nama besar, boleh jadi ada persoalan lain. Namun bukan berarti pengembangannya akan meledak seperti kasus dugaan korupsi e-KTP yang belakangan ramai diperbincangkan. ”Kasus Hambalang saya kira sudah banyak yang dihukum,” ujarnya.
Di antaranya Andi Alfian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dan Choel Mallarangeng. ”Andi Mallarangeng itu aktor yang paling besar,” ucap pria yang akrab dipanggil Oce itu. Lain hal dengan pengembangan kasus Hambalngan, kasus bailout Bank Century yang belum menemui titik temu memang bisa menjadi bom waktu. ”Sebab, dananya besar, melibatkan tokoh dan pejabat tinggi,” ujar dia.
Namun demikian, kelanjutan kasus bailout Bank Century bergantung langkah KPK. Sebab, kata Oce, sampai saat ini belum ada titik terang soal kasus tersebut. ”Apakah ada unsur tindak pidana korupsi dalam bailout itu? Selama ini masih di seputaran itu,” jelas Oce. Karena itu, KPK juga harus menjelaskan kepada publik soal perkembangan kasus tersebut. Apabila ditemukan unsur tipikor, jelas harus ditindaklanjuti. (syn/)
--
