• Berita Terkini

    Tuesday, March 21, 2017

    2018, Kebumen Ditarget Mampu Turunkan Kemiskinan 14,7 Persen

    sudarno ahmad/ekspres
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Kabupaten Kebumen pada 2018 ditarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 5,74 persen. Yakni pada angka 14,7 persen. Sedangkan angka kemiskinan di kabupaten penghasil biji jenitri ini pada 2015 lalu mencapai 20,44 persen.

    Sehingga menempatkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten/kota termiskin kedua di Jawa Tengah. Hal itu terungkap pada Musrenbangwil se-eks Karesiden Kedu, yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Selasa (21/3/2017).

    Sedangkan, terhadap permasalahan pengangguran terbuka, Kebumen ditarget dapat menekan hingga 1,97 persen. Sedangkan angka pengangguran terbuka pada 2015 lalu mencapai 4,14 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen.

    "Kebumen itu unik, angka kemiskinannya tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonominya juga tertingi di eks Karesidenan Kedu. Bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menyampaikan paparannya.

    Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen pada 2015 mencapai 6,29 persen. Jauh lebih tinggi dari kabupaten tetangga, yakni Purworejo dan Wonosobo  masing-masing 5,12 persen, Temanggung 5,17, Magelang 5,98 dan Kota Magelang 5,07. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,4 persen.

    Kabupaten Wonosobo masih memegang rekor sebagai kabupaten termiskin di eks Karesidenan Kedu dan di Jawa Tengah. Angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 21,45 persen, disusul Kebumem sebanyak 20,44 persen. Kemudian Purworejo 14,27 persen, Magelang 13,07, Temanggung 11,76 dan Kota Magelang 9,05 persen. Sedangkan angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 23,58 persen.

    "Untuk Wonosobo dan Kebumen, nggak usah berkecil hati. Ini akan menjadi fokus kita, program apa yang mestinya akan kita buat," ujar Ganjar Pranowo.

    Menurut Ganjar, salah satu indikator kemiskinan adalah kondisi rumahnya yang tidak layak (RTLH). Untuk mengatasi hal tersebut, tidak dapat hanya mengandalkan APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. "Kita harus kreatif, bisa mencari CSR. Ada juga Baznas, atau lembaga keagamaan lainnya," ucapnya.

    Selain itu, pihaknya juga mendorong perbankan mau menyediakan kredit untuk warga miskin yang dikhususkan untuk membangun rumah tidak layak huni (RTLH). "Tapi ini baru wacana. Bisa nggak ya ada kredit perbankan untuk orang miskin," tegasnya.

    Musrenbangwil yang diberi tajuk Rembug Bareng Gubernur Jawa Tengah ini diikuti bupati/walikota dan stakeholder dari Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kota Magelang.

    Musrenbangwil ini dimaksudkan untuk menjembatani perencanaan strategis jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Yang juga melibatkan sejumlah perwakilan masyarakat dari gender, anak-anak dan penyandang difabel.

    Dalam kegiatan ini setiap kepala daerah menyampaikan laporan terkait rencana pembangunan dan permasalahan yang sedang dihadapi di daerahnya masing-masing. Rata-rata permasalahan yang dihadapi yakni masalah kemiskinan, infrastruktur jalan yang belum baik, kesehatan dan pendidikan serta permasalahan lain.
    .(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top