Hal itu ditegaskan oleh Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM, ketika memulai kampanye cinta produk Purbalingga melalui program Bela Beli Purbalingga, usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Pendapa Dipokusumo, Sabtu (1/10). “Bertepatan tanggal 1 Oktober ini, saya canangkan dimulainya program Bela Beli Purbalingga. Mulai saat ini kita belajar untuk menggunakan produk Purbalingga dalam berbagai kegiatan. Kami akan mempelopori acara-acara di pendopo menggunakan kuliner UMKM Purbalingga,” ujarnya.
Bupati menambahkan, sebagai tahap awal hingga Desember nanti, seluruh jajaran OPD hingga ke tingkat kecamatan dan desa, diminta mulai berkomitmen untuk menggunakan produk UMKM dalam setiap kegiatan yang diadakan. Program Bela Beli Purbalingga ini, rencanya akan diterapkan resmi mulai Januari 2017.
“Nanti mulai 1 Januari 2017, Bela Beli Purbalingga resmi kita terapkan. Jadi kalau masih ada OPD yang menggunakan selain produk UMKM Purbalingga berarti menjadi temuan dan wajib mengembalikan (anggaran belanja,red),” katanya.
Bupati juga meminta kepada pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga, agar kesiapannya berinovasi agar produk yang dihasilkan baik kuliner maupun non kuliner semakin menarik. Serta layak dijadikan jamuan tamu dan souvenir. Khusus untuk produk kuliner yang akan dijadikan snack jamuan tamu.
“UMKM harus siap. Harus kreatif, baik dalam meningkatkan mutu produk maupun kemasannya. Ondol yang sederhan, kalau diolah menjadi bentuk yang kreatif dan kemasan yang menarik, pasti akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi,” jelasnya.
Kasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM Dinperindagkop Purbalingga Adi Purwanto mengungkapkan, UMKM di Purbalingga telah siap menyambut program Bela Beli Purbalingga. Menurutnya pihaknya telah mengumpulkan pelaku UMKM utamanya di wilayah Kecamatan Rembang, Bobotsari, Kertanegara, Karanganyar, Purbalingga, Bojongsari dan Kemangkon.
“Semua siap dan produk yang dihasilkan sudah dicek langsung oleh Bupati, Tim Penggerak PKK, dan Tim dari Bagian Umum Setda. Kualitas dan kuantitas produk akan disesuaikan dengan pesanan. Sistemnya pemerataan,” imbuhnya.
Menyangkut adanya pembayaran yang tak bisa langsung, akan diatasi dengan dilibatkannya sejumlah koperasi untuk memback up pembayarannya. “Karena perputaran modal UMKM tergolong kecil. Maka, operasi sudah siap backup dan nanti pemesan (Pemkab, red) membayar kepada koperasi mitra UMKM,” katanya. (tya)
