 |
| ilustrasi |
Kepala BPOM Semarang, Endang Pudjiwati, menjelaskan, kedua vaksin tersebut belum bisa divonis palsu karena belum melewati uji laboratorium. ”Ini baru dugaan karena kemasan vaksin tersebut tidak disertai nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsanya. Kami patut curiga karena dari penyalurannya tidak dilengkapi surat-surat resmi,” katanya.
Vaksin tersebut, lanjut Endang, rencananya akan dikirim ke BPOM pusat untuk dilakukan uji laboratorium untuk melihat komposisinya. Jika ternyata benar-benar palsu, pihaknya akan merekomendasikan ke pihak pemberi izin agar sarana kesehatan tersebut diberikan sanksi.
Dijelaskannya, BPOM Semarang telah menelusuri rumah sakit dan klinik swasta di Semarang sejak Senin (27/6) kemarin. Selama dua hari, tim yang disebar sudah mengecek 17 sarana medis. Rencananya, penelusuran ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh pelayanan medis di Semarang dan sekitarnya dinyatakan aman. ”Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menelusuri keberadaan vaksin palsu,” cetusnya.
Diakui, pihak BPOM Semarang masih kesulitan mengidentifikasi secara fisik perbedaan barang vaksin asli dan palsu. Pasalnya, sampai sejauh ini belum mendapat contoh barang vaksin palsu yang dimaksud. ”Sampai saat ini belum ditemukan (vaksin palsu) di Semarang. Untuk membedakan harus diuji, sebab mereka pakai wadah bekas. Kalau sama-sama jernih kan tidak bisa dibedakan,” ungkap Endang.
Pihaknya akan terus rutin turun di lapangan guna melakukan pengawasan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Pasalnya, tempat tersebut menjadi jujukan pendistribusian yang dilakukan oleh pedagang besar farmasi (PBF). ”Hal yang bisa dilakukan adalah menelusuri sumber distribusinya, karena perbedaan secara fisik antara vaksin palsu dan asli belum bisa teridentifikasi,” katanya.
Pihaknya menjelaskan, vaksin biasanya didistribusikan oleh sales atau distributor yang hanya mewakili satu PBF. Namun demikian, sales patut dicurigai apabila menawarkan produk selain PBF. ”Kalau belinya di PBF kan resmi, ada yang mengantar. Tapi jika yang mengantar produk lain, itu akan ketahuan. Cara ini juga bisa menjadi beredarnya vaksin palsu secara ilegal,” ujarnya.
Kemarin, petugas BPOM Semarang melakukan pantauan di Rumah Bersalin Bhakti Ibu Jalan Jeruk, Lamper Lor, Semarang Selatan. Petugas melakukan pengecekan langsung ke penyimpanan vaksin di lemari es, namun masih kesulitan membedakan secara kasat mata antara vaksin asli dan palsu.
Bidan Pelaksana Rumah Bersalin Bhakti Ibu, Juarni, mengatakan, vaksin yang dikirim di tempatnya melalui jalur resmi, atau lewat puskesmas yang juga jalur pemerintah. Setiap harinya, terdapat belasan anak yang divaksin. ”Vaksinnya dari puskesmas yang kita percaya. Setiap hari ada 10 sampai 15 anak yang divaksin di sini,” jelasnya.
Diakui, isu beredarnya vaksin palsu membuat para orang tua balita merasa khawatir. Pihaknya mengaku kerap mendapatkan pertanyaan dari orang tua balita yang menanyakan keaslian vaksin yang pernah disuntikkan ke anaknya. ”Setelah berita ini ramai, banyak yang mengonfirmasi ke kami. Malahan ada yang memilih menunda divaksin, menunggu setelah berita vaksin palsu ini mereda. Ya, tidak apa-apa, kalau masih pada masanya,” terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo, menampik adanya temuan vaksin palsu di Kota Semarang. Menurutnya, tidak ditemukannya nomor izin dan tanggal kedaluwarsa seperti yang disita BPOM, bisa jadi karena kesalahan pengepakan. ”Mungkin labeling-nya yang keliru. Bagaimana pun harus dipastikan dulu lewat uji laboratorium,” tegasnya.
Dia menerangkan, program vaksinasi atau imunisasi terbagi menjadi dua jenis. Yakni, program pemerintah dan di luar program pemerintah. Untuk program pemerintah, vaksin yang digunakan bisa dijamin keasliannya. Sebab, distribusinya dan pengadaannya resmi dari Kementerian Kesehatan. ”Artinya, imunisasi yang gratis itu justru aman. Jaminan asli. Kalau yang bayar seperti di klinik swasta, kami tidak bisa menjamin karena di luar program pemerintah,” katanya.
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengaku telah mengamankan 15 tersangka vaksin palsu. Sedangkan saat ini barang bukti dari tersangka masih dalam pemeriksaan di Labfor guna mengatahui bahaya atau tidaknya dari vaksin palsu. ”Kita akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kalau memang itu tidak membahayakan ya divaksin ulang yang asli. Kalau itu membahayakan ya nanti ada penanggulangan-penanggulangan dari Kementerian Kesehatan,” jelasnya di Semarang, Selasa (28/6).
Pihaknya menambahkan, selain Jakarta, peredaran vaksin palsu juga ditemukan di Jogjakarta. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih ada daerah-daerah lain yang menjadi pasar penjualan vaksin palsu tersebut. ”Di Jateng, itu di Jogja kalau gak salah sudah ada. Karena ini praktiknya sudah lama, 13 tahun, jadi bisa ada di beberapa tempat,” katanya.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono, menegaskan, telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyelidikan di wilayah hukumnya. Bahkan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri serta jajaran Polres di Jateng untuk penyelidikan.
”Dirreskrimsus juga sudah berkoordinasi dengan Dirtipideksus dan bersama-sama Satuan Reskrim Polres jajaran untuk lidik dan ungkap bila di wilayahnya ada peredaran vaksin palsu,” tegasnya. (amh/mha/ewb/aro/ce1)
