• Berita Terkini

    Tuesday, June 28, 2016

    Duuh, Dana BSM Diduga Disunat

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Aroma penyimpangan tercium dalam penyaluran dan pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)/ Program Indonesia Pintar (PIP) 2016 tahap ke-3 di Kabupaten Kebumen. Sejumlah oknum partai disebut-sebut meminta uang Rp 100 ribu kepada wali murid.

    Informasi yang dihimpun Ekspres, permintaan uang sebesar Rp 100 ribu itu terjadi saat proses penyaluran BSM yang dilakukan di Kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Sarbini, Sabtu akhir pekan lalu.

    Menurut salah satu wali murid yang namanya tak mau dikorankan, dipilihnya kantor DPC PDIP sebagai lokasi untuk penyaluran BSM/PIP sudah mengundang pertanyaan. Sebab pada proses penyaluran sebelumnya, penyaluran dilakukan di sekolah. "Awalnya ada sms (short massage services) masuk yang meminta para penerima BSM untuk mengumpulkan data diri dari KTP dan kartu pelajar. Kemudian kami diminta untuk datang ke Kantor PDI Perjuangan," kata wali murid salah satu sekolah swasta di Kebumen tersebut.

    Meski heran, dia tetap mendatangi kantor DPC PDIP sesuai "instruksi" yang konon datang dari salah satu pengurus partai tersebut.  Sesampai di lokasi, sudah ada sejumlah orang tua yang juga memiliki keperluan sama untuk mencairkan BSM. Saat itu, tuturnya, para penerima bantuan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang.

    Mereka dilayani oleh petugas bank yang tampaknya khusus didatangkan ke Kantor DPC PDIP. Yang mengherankan, tak ada  satupun dari pihak sekolah berada di lokasi. Awalnya, jumlah yang mereka terima utuh yakni Rp 500 ribu per siswa.

    Rupanya, proses itu belum selesai. Mereka masih harus mendatangi satu meja lagi di dekat pintu keluar DPC PDIP. "Disitu kami diminta meninggalkan uang Rp 100 ribu. Dalihnya untuk sumbangan kepada siswa-siswa lain yang tidak mendapatkan bantuan. Sampai kemudian, terlontar uang itu sebagai ucapan terima kasih karena adanya bantuan BSM merupakan perjuangan wakil rakyat dari PDIP," ujarnya yang kembali mewanti-wanti namanya untuk tidak dikorankan.

    BSM sendiri merupakan program pemerintah untuk membantu siswa miskin. Di tahun sebelumnya, pencairan BSM biasa dilakukan di sekolah. Saat pencairan berlangsung, ada petugas bank ditunjuk untuk melayani orang tua siswa. Mengingat, penyaluran dana tersebut dilakukan via transfer ke rekening penerima. "Penyaluran memang biasanya dilakukan terlambat. Untuk kelas 1 baru diberikan saat kelas 2. Begitu seterusnya. Sedangkan yang ketiga ini disalurkan saat anak saya sudah lulus. Sebelumnya kami menerima utuh Rp 500 ribu. Baru kali ini ada potongan," imbuh orang tua wali murid itu.

    Dia mengaku menolak permintaan itu dan meminta bukti kuitansi atau nota. Namun, sejumlah orang tua lain dengan terpaksa menuruti. Adanya pemotongan BSM, kata dia, cukup disesalkan. "Kami bisa menerima kalau  itu disebut untuk diberikan kepada siswa lain. Bahkan bila alasannya sebagai ucapan terima kasih kami kepada wakil rakyat yang telah memperjuangkannya. Namun, permintaan uang dengan penyebutan nominal Rp 100 ribu itu membuat kami keberatan," ujarnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bambang Trisaktiono mengaku belum mengetahui perihal adanya potongan dalam proses pencairan BSM. Namun demikian, ia menegaskan, dana BSM tersebut harusnya diterima utuh oleh penerima. Sehingga, jika ada pemotongan jelas melanggar aturan. "Kami masih mencoba mencari tahu kejadian persisnya. Nanti kalau sudah jelas, kami sampaikan," ujar Bambang, Selasa (28/6/2016).

    Terpisah, Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz diminta tanggapannya mengatakan, sudah mendengar kabar adanya penyimpangan dalam penyaluran dan pencairan dana BSM di Kabupaten Kebumen. Namun dia mengaku tak tahu persis kejadian itu. Meski begitu, bila benar ada potongan dalam proses pencairan BSM,jelas sangat disayangkan.(cah/mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top