Honda

Honda
Jogja
  • Berita Terkini

    Senin, 28 Mei 2018

    Ribuan E-KTP Tercecer di Bogor, Mendagri Sebut Ada Sabotase

    JAKARTA – Ribuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer di Jalan Raya Salabenda, Desa Parakansalak, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/5/2018). Kartu tersebut jatuh dari truk terbuka yang mengangkutnya.


    Dari pengakuan warga sekitar, ribuan e-KTP yang dikemas menggunakan dus mi instan itu terdapat tulisan Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel). Diduga. E-KTP tersebut milik warga Sumsel. Sementara truk dengan bak terbuka tersebut datang dari arah Jalan Raya Yasmin-Salabenda, Kota Bogor, menuju Jalan Rata Parung-Bogor.


    Tercecernya ribuan e-KTP itu mendapat perhatian serius dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia bakal mengusut kasus tersebut. Apalagi, kartu elektronik beralamat di Sumsel tersebut bisa terbawa hingga ke wilayah Jawa Barat.


    Tjahjo mengatakan, telah memerintahkan Sekjen, Irjen, dan pimpinan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan investigasi. Harus dicari siapa yang bertanggungjawab dalam persoalan itu. Sebab, kata dia, ada upaya sabotase dalam kasus tersebut.


    Menurut Tjahjo, jika e-KTP itu rusak atau invalid, mengapa tidak langsung dihancurkan di tempat pencetakan. “Kenapa harus dipindahkan ke gudang dukcapil di Bogor,?” papar politikus PDIP itu. Memang, kata dia, ada beberapa kejanggalan yang sekarang sedang didalami. Misalnya, kenapa e-KTP itu dibawa dengan truk terbuka, dan tidak menggunakan kendaraan tertutup. Selain menggunakan truk terbuka, pengangkutan kartu itu juga tidak dijaga petugas keamanan.


    Tjahjo mengatakan, meski tidak ada nama palsu dalam kartu itu dan hanya dua dus yang tercecer, tapi harus tetap waspada agar jangan sampai disalahgunakan. Dia pun meminta kepada ditjen dukcapil agar e-KTP yang rusak, salah, dan invalid agar dihancurkan atau dibakar. “Tidak perlu dibawa ke gudang Kemendagri yang ada di Bogor,” ungkapnya.


    Mantan anggota DPR itu mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas terhadap pejabat yang bertanggungjawab dalam persoalan itu. Menurutnya, masalah itu bukan kelalaian, tapi sudah ada unsur kesengajaan. “Selasa (29/5) besok usulan mutasi pejabat dukcapil yang bertanggungjawab sudah harus selesai,” tegasnya.


    Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, ribuan e-KTP yang tercecer di Bogor merupakan kartu rusak dan invalid yang akan dibawa ke gudang penyimpanan milik Kemendagri di Bogor. Menurut dia, semua kartu yang tercecer kini sudah diamankan dan dibawa ke gudang penyimpanan.


    Dia menerangkan, e-KTP yang tercecer hanya satu dus, tidak sampai karung. Dia tidak menyebutkan berapa keping kartu yang terjatuh dari truk pengangkut. Menurut dia, jumlah kepingnya tidak dihitung. “Itu merupakan gabungan dari sisa-sisa sebelumnya,” papar dia.


    Zudan mengatakan, saat ini Polres Bogor sedangkan melakukan pengusutan terhadap kejadian itu. Sopir yang mengemudikan truk pengangkut sedang diminta keterangan polisi. Dia pun menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan polisi. Dia menambahkan, truk itu bukan hanya mengangkut e-KTP, tapi juga membawa barang lain, seperti komputer rusak, dan dokumen lainnya.


    Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, kejadian itu aneh dan mengejutkan. Banyak yang janggal. “Kenapa e-KTP itu bisa tercecer. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua,” tanyanya. Apalagi, kartu itu bukan beralamatkan Jawa Barat.


    Bagaimana bisa e-KTP beralamat di Sumsel bisa ke Bogor. Sebuah jaraknya yang tidak dekat. Kejanggalan itu sulit dijawab. Tidak mungkin alasannya, karena proses pencetakan. Sebab, pencetakan dilakukan di daerah masing-masing, bukan antar provinsi. “Itu yang tidak masuk akal,” ungkap dia.


    Dia juga mempertanyakan apakah satu truk itu berisikan e-KTP semua?. Terus, paparnya, mau dibawa kemana kartu elektronik tersebut?. Kejanggalan itu yang harus dijelaskan pemerintah, khususnya Kemendagri yang bertanggungjawab atas pencetakan e-KTP.


    Legislator asal Madura itu berharap tidak ada kepentingan politik dalam peristiwa itu. Menurut dia, sekarang sudah masuk tahun politik. Jadi, jangan sampai masalah e-KTP menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan suatu kelompok untuk memenangkan pertarungan politik.


    Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta agar Kemendagri segera melakukan penelusuran terhadap kasus tersebut. Lembaga itu juga harus mengecek apakah e-KTP itu asli atau palsu. “Jangan ada yang menyalahgunakan e-KTP,” ungkap mantan wartawan itu.(lum/agm)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top