• Berita Terkini

    Friday, September 1, 2017

    Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur

    JAKARTA -  Pemerintah terus mengejar pembangunan infrastruktur. Selain meneruakan proyek yang sudah berjalan, pemerintah juga sedang memulai beberapa proyek baru. Baik yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN),  maupun yang tidak.



    Salah satu proyek baru yang tengah digenjot pengerjaannya adalah proyek double track rel KA Bogor-Sukabumi dan revitalisasi jalur KA Bandung-Sukabumi bakal bergulir. Presiden Joko Widodo memastikan proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi dengan panjang sekitar 60 kilometer itu bakal digarap tahun ini juga.



    Hal itu disampaikan Presiden usai salat Idul Adha di Lapangan merdeka Kota Sukabumi kemarin (1/9). Dia menjelaskan, pembangunan jalur ganda itu akan bermanfaat bagi mobilitas KA antara Jakarta-Sukabumi. ’’Arus barang dan mobilitas orang, baik dari Bandara (Soekarno-Hatta), Jakarta, maupun Bogor ke Sukabumi bisa lebih cepat,’’ terangnya.



    Berdasarkan survei terakhir, jalur tersebut memungkinkan untuk segera dibangun. ’’Tahun ini langsung kita kerjakan, anggarannya kurang lebih Rp 400 miliar,’’ lanjut mantan Wali Kota Solo itu. Untuk persiapan pembangunannya relatif sudah tidak ada masalah, sehingga proyek itu bisa segera dikerjakan.



    Di luar itu, pemerintah juga akan merevitalisasi jalur KA Bandung-Sukabumi sehingga bisa digunakan kembali. Jalur yang dibangun di zaman penjajahan Belanda itu berhenti beroperasi pada 1980-an. Jalur tersebut akan direvitalisasi total. Survei segera dilakukan, sehingga pada 2019 jalur yang disebut-sebut sebagai jalur KA pertama antara Bandung-Jakarta itu bisa digarap.



    Selain rel KA, Presiden juga berjanji mempercepat penyelesaian jalur tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 kilometer. Saat ini, seksi I sepanjang 15 kilometer sedang on progress. Diharapkan, jalur tol itu bisa memangkas waktu tempuh dari Jakarta menuju Sukabumi yang saat ini bisa mencapai sembilan jam.



    Berdasarkan data Kementerian PUPR progres konstruksi fisik seksi I Ciawi-Cigombong ditargetkan selesai pada akhir 2017. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan Tol Bocimi akan beroperasi penuh sepanjang 54 kilometer pada 2019, jika lahannya bebas 100 persen pada 2017.



    “Jika tidak ada kendala lahan dan 100 persen bebas pada 2017 maka konstruksi akan selesai pada 2019. Konstruksi Bocimi ini cukup berat,” jelas Basuki.



    Basuki menjelaskan pengerjaan Tol Bocimi tidaklah mudah karena topografinya pengunungan yang naik-turun dengan risiko pergerakan tanah yang cukup tinggi. Seperti Tol Cipularang. Kementerian PUPR terus memacu pembebasan lahan dan konstruksi tol yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan di beberapa titik rute Jakarta–Sukabumi.



    Pembangunan jalan tol ini juga akan membantu pengembangan kawasan Jawa Barat Selatan melalui peningkatan aksesibilitas. Sehingga, tercipta multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.



    Jalur Tol Bocimi terdiri atas empat seksi. Antara lain Seksi I Ciawi-Cigombong 15,3 kilometer, Seksi II Cigombong- Cibadak 12 kilometer, Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat 14 kilometer, serta Seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 kilometer dengan nilai investasi Rp 7,7 triliun.



    Kementerian PUPR juga terus memakaimalkan penyerapan anggaran 2017. Realisasi penyerapan anggaran 2017 Kementerian PUPR hingga akhir Agustus melebihi penyerapan pada tahun sebelumnya. Progres realisasi keuangan telah mencapai 46,8 persen dengan progres fisik 52,41 persen dari total anggaran 2017 sebesar Rp 104,3 triliun.



    Dari sisi penyerapan keuangan, realisasi 2017 lebih tinggi 5,43 persen dibandingkan realisasi pada tanggal yang sama pada 2016 sebesar 41,37 persen. Begitu juga dengan progres fisik tahun ini lebih tinggi 2,36 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 50,05 persen.



    Dengan penyerapan belanja yang cukup signifikan, diharapkan dapat terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi pengangguran.  



    “Alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan progres penyerapan 2016, secara fisik dan keuangan 2017 lebih tinggi," kata Basuki.



    Dia menambahkan, bagi Kementerian PUPR dengan alokasi tahun ini sebesar Rp 104,3 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, besar anggaran yang terserap sekitar Rp 2 hingga 3 triliun.



    "Secara nominal besar sekali. Dengan progres fisik diatas 50 persen hingga tengah tahun, saya kira kondisi ini cukup baik,” kata Basuki.



    Tahun ini, Kementerian PUPR telah melakukan lelang sebanyak 10.836 paket pekerjaan senilai Rp 76,02 triliun, sementara 536 paket senilai Rp 3,35 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 357 paket senilai Rp 693 miliar yang belum lelang akan direalokasi untuk menambah pendanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun jamak (multiyears) yang tengah dikerjakan sehingga mempercepat penyelesaiannya dan mengurangi beban kebutuhan dana pada tahun 2018.

     

    Basuki juga menyampaikan dalam pembangunan infrastruktur diperlukan percepatan. “Sesuai dengan namanya Kabinet Kerja, 2018 adalah tahun pembuktian, bukan lagi tahun pencanangan program, sehingga sebagian yang sudah kita programkan, akan kita kerjakan dan selesaikan 2018 yang akan datang,” pesannya. (byu/and

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top