• Berita Terkini

    Friday, May 12, 2017

    Pemerintah “Kuasai” Keraton Kasunanan

    DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO
    SOLO – Pemerintah mengambil alih penuh revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta dengan membentuk tim asistensi yang beranggotakan pejabat kementerian, gubernur hingga wali kota.

    Keputusan tersebut berdasarkan hasil pertemuan antara pemerintah dengan pihak keraton, Rabu (10/5) di Jakarta. Tim asistensi yang beranggotakan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menteri pariwisata, menteri dalam negeri (mendagri), serta menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

    Ikut dilibatkan gubernur Jateng dan wali kota Surakarta. Sedangkan dari unsur keraton melibatkan KGPHPA Tedjowulan, KGPH Benowo serta pemerhati budaya Nina Akbar Tandjung.

    “Tim asistensi dibentuk untuk mempercepat proses revitalisasi Keraton Kasunanan. Nanti dikerjakan keroyokan. Tugas utama tim ini untuk membentuk badan pengelola keraton,” jelas Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Jumat (12/5).

    Pembentukan badan pengelola, lanjut Rudy, merupakan amanat Undang-Undang No 11/2010 tentang Cagar Budaya. Pihak keraton, lanjut Rudy, diminta tidak khawatir terhadap pengambilalihan kewenangan yang dilakukan pemerintah. Sebab, intervensi pemerintah hanya bersifat sementara dan hanya akan fokus menangani revitalisasi secara fisik tanpa menyentuh sisi budaya.

    “Tim ini bekerja di bawah koordinator langsung Wantimpres. Masa kerjanya dibatasi selama tiga bulan saja untuk membentuk badan pengelola,” ungkap wali kota.
    Ditekankan Rudy, keputusan pemerintah pusat mengambil alih keraton sudah cukup tepat. Selain karena kondisi bangunan cagar budaya yang perlu penanganan khusus, proses revitalisasi juga dapat mendinginkan suasana yang sempat memanas akibat konflik internal beberapa waktu lalu.

    Pembagian kerja anggota tim sudah diputuskan dalam rapat di Jakarta. Kemendikbud dipercaya menggarap Museum Keraton, Kementerian Pariwisata diberi tugas kembangkan sisi kepariwisataan, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendapat jatah perbaikan bangunan.

    Wali kota juga ingin mengajak pihak swasta agar bersedia bergabung dalam revitalisasi keraton. “CSR (corporate social responsibility) mereka sebisa mungkin kita arahkan ke keraton juga,” katanya.

    Merespons hal tersebut, anggota Satgas Panca Narendra KGPH Suryo Wicaksono menuturkan, pihaknya akan segera menyinergikan pemkot dan lembaga keraton yang baru. Termasuk melibatkan budayawan nasional dan internasional agar marwah keraton sebagai pusat budaya Jawa tergarap lebih profesional.

    “Struktur organisasi dan lembaga baru keraton masih dalam pembahasan intensif. Sesuai Keppres 23/1988, (keraton, Red) memang akan berkerja sama dengan pemkot, pemprov, pemerintah pusat dengan budayawan nasional dan daerah serta lembaga internal keraton yang baru,” urai dia.

    Sebelumnya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, bangunan keraton sudah saatnya direvitalisasi. Jika tidak, bangunan bersejarah akan rusak dan ada bagian yang hilang. Hilmar juga mendorong pihak keraton memaksimalkan potensi untuk kepentingan wisata. “Masih ada space yang bisa digunakan, misalnya untuk gala dinner. Seperti itu juga harus dipikirkan,” terangnya. (irw/wa)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top