Menurut Presidium Formasi Yusuf Murtiono, rencana pembuatan kebijakan tersebut menyangkut nasib rakyat kecil yang tidak sedikit jumlahnya. Nantinya dengan alasan higienitas para penjual jajanan akan dilarang berjualan jajanan disekolah. Sebab selama ini pembuatan jajanan masih dilakukan dengan cara tradisinal. "Padahal belum tentu makanan kemasan yang dijual di toko-toko dan supermarket itu lebih higienis bila dibandingkan dengan jajanan sekolah yang diolah secara tradisional," katanya, beberapa waktu lalu.
Jika ingin menjaga, kata Yusuf, mestinya yang dilakukan pemkab yakni memperkuat para penjual dalam memproduksi jajanan agar memiliki nilai kesehatan yang sesuai standar. Selama ini Pemkab dinilai tidak pernah mengurus pedagang kecil agar lebih berdaya dan berkembang. Padahal di Kebumen terdapat 806 SD, 11 SMP, dan 92 SMA dengan total anak usia sekolah mencapai 253.602 anak. Belum lagi di madrasah dan pondok pesantren yang selalu didatangi pedagang keliling.
Profesi yang selama ini ditekuni oleh para pedangang semata-mata untuk memenuhi hajat dirinya dan keluarganya. "Kami menyarankan agar kebijakan yang akan dibuat tersebut mampu memberi perlindungan bagi semuanya, sebagaimana yang diamanatkan peraturan di atasnya," terang Yusuf.
Beberapa pertimbangan tersebut, seharusnya menjadi prinsip dalam penyusunan peraturan. Di samping itu juga harus melalui penyerapan aspirasi dan pembuatan naskah akademik yang dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Tidak ketinggalan berbasis data.
Sayangnya, dalam penyusunan raperda tentang jajanan sekolah itu justru dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, yang seakan-akan sudah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait rencana penyusunan raperda inisiatif Dewan tersebut, baik melalui media cetak, elektronik, maupun lainnya.
Sementara itu terpisah Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen Budi Satrio saat ditemui mengaku tidak akan melangkahi anggota DPRD dalam penyusunan raperda terkait jajanan sekolah maupun lainnya. "Semua ditempuh sesuai prosedur yang ada dan selalu melibatkan masyarakat," jelas Budi Satrio didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Miftahul Ulum dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Suhartono. (mam)
Profesi yang selama ini ditekuni oleh para pedangang semata-mata untuk memenuhi hajat dirinya dan keluarganya. "Kami menyarankan agar kebijakan yang akan dibuat tersebut mampu memberi perlindungan bagi semuanya, sebagaimana yang diamanatkan peraturan di atasnya," terang Yusuf.
Beberapa pertimbangan tersebut, seharusnya menjadi prinsip dalam penyusunan peraturan. Di samping itu juga harus melalui penyerapan aspirasi dan pembuatan naskah akademik yang dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Tidak ketinggalan berbasis data.
Sayangnya, dalam penyusunan raperda tentang jajanan sekolah itu justru dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, yang seakan-akan sudah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait rencana penyusunan raperda inisiatif Dewan tersebut, baik melalui media cetak, elektronik, maupun lainnya.
Sementara itu terpisah Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen Budi Satrio saat ditemui mengaku tidak akan melangkahi anggota DPRD dalam penyusunan raperda terkait jajanan sekolah maupun lainnya. "Semua ditempuh sesuai prosedur yang ada dan selalu melibatkan masyarakat," jelas Budi Satrio didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Miftahul Ulum dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Suhartono. (mam)
Berita Terbaru :
- TMMD Bangun Jalan Rabat Beton di Desa Tugu
- Luncurkan Jersey Baru, Kebumen Angels Optimis Tatap Musim 2025
- Pemkab Kebumen Raih WTP dari BPK-RI Delapan Kali Berturut-Turut
- Presiden Kurban di Kebumen, Sapi 950 Kg Milik Warga Klirong
- Infrastruktur Jadi Fokus Pembangunan Kebumen di Tahun 2025
- Pemkab Kebumen Bakal Buka Kembali Pendaftaran Kios Kapal Mendoan
- Projek Tol Semarang-Demak Seksi 1 Senilai Rp 10,9 Triliun Selesai 2027, Mampu Kendalikan Rob dan Banjir
