Selasa, 07 Juli 2015

Unjuk Rasa, Mahasiswa Tolak APBDP 2015

IMAM/ESKPRES
KEBUMEN (kebumenekspres.com)-APBD Perubahan 2015 belum juga ditetapkan dan masih dalam tahap pembahasan. Namun penolakan sudah disuarakan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang  Kebumen dengan menggelar aksi unjuk rasa di bundaran tugu walet Kebumen, Senin (6/7//2015).

Dalam aksinya, para puluhan mahasiswa tersebut menolak adanya kenaikan pada APBD Kebumen. Mahasiswa berpendapat adanya kenaikan  sebesar Rp 234, 4 miliar lebih dapat menimbulkan tindakan korupsi. Pasalnya saat ini merupakan waktu menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kebumen, Desember mendatang.

Mereka khawatir, kenaikan anggaran tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.“Anggaran tersebut seharusnya untuk rakyak dan bukan untuk para penghianat. Ketika para pemimpin telah lalim dan sudah tidak peduli lagi dengan rakyat. Maka bagi rakyat hanya ada dua pilihan diam tertindas atau bangkit melawan,” tutur Bayu Winarso dalam orasinya.

Menurut mahasiswa,  kenaikan tersebut menjadi ironi, ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara KUA-PPAS, yang merupakan acuan dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan hanya dilakukan dalam waktu satu hari.
Pasalnya ketika adanya peningkatan pendapatan daerah, tetapi dalam pengalokasiannya tidak berdasarkan analisa potensi serta tidak didukung kondisi riil dilapangan, maka dapat diasumsikan akan adanya tindakan korupsi.“Bisa saja anggaran tersebut nantinya justru terserap pada moment pilkada,” katanya.

Koordinator Lapangan Afiffudin Sam’ani menjelaskan, kemandulan legislatif ini terlihat pada proses pembahasan yang dilakukan hanya sebagai formalitas belaka, dan legislatif juga lebih memprioritaskan pembangunan fisik. Padahal kondisi saat ini persoalan lain seperti mahalnya Biaya pendidikan di SMA Negeri, Kesejahteraan guru TPQ, Penanganan terhadap tingginya kekerasan terhadap anak, lambatnya proses pembuatan administrasi kependudukan (e-KTP)dan sulitnya pembuatan BPJS serta kurangnya pelayanan Rumah Sakit terhadap Pasien lebih penting untuk segera segara ditangani.

“Selain itu juga masih ada wilayah yang belum terpasang jaringan instalasi listrik, yang sebenarnya ini menjadi problem bagi masyarakat dan menjadi pembahasan yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif,” paparnya.APBD 2015 sendiri kabarnya akan ditetapkan dan disahkan besok, Rabu (8/7).(mam)

Berita Terbaru :