ektor IPDN Prof Dr Drs Hadi Prabowo, MM (kanan) bersama Pj Gubernur Jateng Komjen Pol (Purn) Drs Nana Sudjana AS, MM setelah penandatanganan nota kesepakatan/dok
KEBUMENEKSPRES.COM, SEMARANG - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dalam rangka pelaksanaan Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN.
Kehadiran Rektor IPDN Prof Dr Drs H Hadi
Prabowo, MM beserta jajajaran dalam kegiatan penandatanganan nota
kesepakatan itu disambut langsung oleh Pj Gubernur Jateng Komjen Pol
(Purn) Drs Nana Sudjana AS, MM.
Pelaksanaan BKP merupakan upaya IPDN dalam mengimplementasikan
salah satu nilai tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian
kepada masyarakat.
’’Kerja sama ini dibuat dalam rangka melakukan sinergitas
potensi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang
dimiliki oleh IPDN yang berkolaborasi dengan Pemprov Jateng. Kegiatan
BKP diharapkan mendatangkan manfaat bagi Praja sebagai wahana
pembelajaran dan praktik pemerintahan daerah di tingkat provinsi. Di
sisi lain, IPDN juga akan membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah,’’ ujar Hadi Prabowo di Ruang Rapat Gubernur
Jateng Gedung A lantai 2, Jl Pahlawan No 9 Kota Semarang, Selasa (16/1/2024).
Rektor IPDN menuturkan sebanyak 1.116 Praja Utama akan
melaksanakan BKP di Peprov Jateng. Rencananya, Praja Utama IPDN
akan disebar di 10 OPD pada Agustus hingga
September mendatang.
Selama 30 hari, Praja akan melakukan kegiatan aktualisasi
data terkait aset yang mungkin belum terdata sepenuhnya, membantu penagihan
Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Samsat yang tingkat pembayarannya rendah,
serta melakukan validasi data UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM, pendataan
kembali bantuan alat mesin pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan,
pendataaan penderita stunting di Dinas Kesehatan, pendataan perizinan mesin
kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan
teknologi rekayasa informasi pemerintahan termasuk menjadi operator command
center yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jateng.
Hadi Prabowo juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih
atas bantuan Pj Gubernur beserta jajaran Pemprov Jateng yang telah
memfasilitasi pelaksanaan Bhakti Karya Praja pada tahun 2024.
Kehadiran IPDN sebagai perguruan tinggi kedinasan yang
fokus pada pendidikan ilmu pemerintahan, diharapkan dapat menjadi mitra
pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga mampu bersinergi
membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Harapan ini hanya bisa terwujud bila posisi perguruan tinggi
tidak semata mengembangkan kajian akademis, tetapi juga
mampu mengaktualisasikan keilmuannya di tengah masyarakat sehingga membawa
manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, pelaksanaan BKP
dinilai perlu dilakukan oleh Praja IPDN sebagai suatu bentuk pembekalan bagi
Praja agar teori yang didapatkan mampu diimplementasikan di lapangan.
’’Permasalahan yang masih menjadi prioritas utama bagi Pemprov
Jateng adalah angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dari
praja-praja ini akan membantu kami. Peprov Jateng akan menyiapkan
sasaran-sasaran apa yang bisa dicapai oleh praja saat pelaksanaan BKP nanti,’’
ungkap Nana Sudjana.
Ruang lingkup nota kesepakatan antara IPDN dan Pemprov
Jateng ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, sumber daya
aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, serta bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan Pemprov
Jateng.
Pj Gubernur Jateng berharap kerja sama yang berlaku mampu
memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Jateng.
