Hal itu mengemuka pada Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan BDT, di Aula Jatijajar Hotel Candisari Karanganyar, Senin pagi (17/2/2020).
Hadir kemarin, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sekaligus membuka sosialiasi. Hadir pula, Sekretaris Dinas Sosial PPKB, Kinanto. Adapun narasumber dari Dinsos Prov Jateng, BAP3DA Kebumen, Dispermades serta Disdukcapil Kebumen.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang juga pimpinan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP2KD) Kabupaten Kebumen meminta penerima maanfaat program atau kegiatan harus diprioritaskan pada individu atau rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan rendah yang terdaftar dalam basis data kemiskinan.
Untuk itu, verifikasi dan validasi data harus dilakukan untuk menjamin ketepatan penerima manfaat. Verifikasi terhadap masyarakat yang terdata dalam basis data kemiskinan tersebut dilakukan secara berjenjang. Mulai RT, RW, desa, hingga kabupaten, untuk mendapatkan validitas data penduduk yang berhak mendapatkan program penanggulangan kemiskinan.
Dengan validitas data diharapkan penerima manfaat dapat tepat sasaran, yang muaranya dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
"Pertama kita harus membetulkan data terlebih dahulu. Kita harapkan data di Kabupaten Kebumen mulai tahun 2020 valid. Ketika masyarakat di survei harus memberikan informasi sebenar-benarnya, jangan takut tidak menerima bantuan lagi," ujar Wabup Arif.
Wabup Arif mengatakan validasi data rumah tangga miskin tersebut setelah pihaknya mendengar masukan dari peserta sosialisasi yakni Camat serta Kepala Desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pendamping Keluarga Harapan (PKH).
Sejumlah persoalan di lapangan mengemuka. Secara garis besar, diperoleh ketidakakuratan data serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerimaan bantuan tepat sasaran menjadi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
Dalam hal ini banyak keluarga yang dirasa sudah mampu namun masih menerima bantuan dari pemerintah. "Banyak penerima manfaat dari PKH dan kartu kemiskinan justru mereka yang sudah mampu. Ini mentalitas warga dan pendataan yang harus dikaji ulang agar bantuan dan data kemiskinan benar-benar valid," ungkap Bahrun Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam sembarti meyakini bahwa jumlah masyarakat miskin tiap desa tak lebih dari 100 rumah.
Selain itu, di sektor pertanian mengemuka, dimana masyarakat petani wilayah Kebumen tengah dibeberapa musim mengalami kesulitan pasokan air dari Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang. Ini juga dinilai menjadi salah satu faktor kendala mengentaskan kemiskinan bagi para petani.
"Saluran irigasi dan air masih menjadi kendala bagi petani daerah kami saat ini padahal dulu kebutuhan air dari Waduk sempor selalu tercukupi, juga kendalabanjir akibat tanggul yang sudah rapuh tak kunjung diperbaiki," ungkap Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo, Budi Cahyono.(fur)
