Salah satunya soal terjadinya kampanye terselubung dalam kegiatan dan program pemerintah. Belum lagi adanya mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu. Adanya potensi manuver politik tak sehat jelang Pilkada Kebumen 2020, diamini Ketua PCNU Kebumen H Moh Dawamudin Masdar MAg.
Dawam mengakui, perkembangan politik saat ini terkait Pilbup terjadi cukup cepat, melebihi dari prediksi. Khususnya soal penjaringan calon yang telah dilakukan PDI Perjuangan dari 13 sampai 21 September 2019 kemarin.
Rentang waktu tak sampai dua pekan itu telah cukup drastis menaikkan tensi politik di Bumi Beriman. Ini lantaran gayung PDIP bersambut dengan banyaknya tokoh yang mendaftar. Apalagi kemudian, Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz dan Wakil Bupati, Arif Sugiyanto memastikan diri ikut mendaftar.
“Mestinya karena ajang Pilbup masih 1 tahun lagi, idealnya PDI Perjuangan membuka pendaftarannya ya kira-kira Januari dan Februari 2020, tapi wong sudah kadung ya sudah,” tuturnya, Selasa (24/9).
Nasi sudah menjadi bubur, Dawammudin menghimbau agar semua pihak menahan diri. Khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati, Dawam meminta keduanya harus benar-benar proporsional dan profesional.
Dalam hal ini jangan sampai forum-forum kedinasan dipakai untuk kepentingan rencana pencalonan. “Jangan sampai forum-forum kedinasan dipakai untuk kepentingan rencana pencalonannya. Sebab kalau itu terjadi bisa menimbulkan kegaduhan birokrasi,” tegasnya.
Dawamudin juga menyampaikan kepada seluruh kepala OPD dilingkugan Pemkab Kebumen untuk tidak terlibat saling dukung mendukung baik kepada H Yazid dan H Arif. Sebab jika ini sampai terjadi tentu saja bisa menimbulkan suasana saling curiga diinternal birokrasi. Ini akan berdampak pada tidak kondusif. “Ini penting sekali untuk diingat,” jelasnya.
Kepada Bupati H Yazid dan Wakil Bupati H Arif, H Dawamudin juga mengingatkan agar selalu sesuai dengan sumpah jabatnnya yakni wajib mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintahannya di atas kepentingan pribadinya. Kepada partai pengusung H Yazid dan H Arif dan juga pimpinan DPRD bisa “menyemprit” apabila keduanya melakukan off-side. (mam/cah)
